Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana Rp2 triliun untuk membangun rumah susun (rusun) sebanyak 5.379 unit pada 2023.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengatakan target tersebut juga termasuk untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
"Rumah susun total adalah Rp2,002 triliun untuk pembangunan rusun sebanyak 5.379 unit termasuk alokasi anggaran MYC 2022-2023, kegiatan OPOR [Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi] 59 tower dan lanjutan hunian pekerja konstruksi di IKN 22 tower," kata Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Rabu (25/1/2023).
Adapun, hunian pekerja konstruksi IKN yang dibangun sebanyak 22 tower atau 1.040 unit senilai Rp596,51 miliar, saat ini progres fisiknya mencapai 89,75 persen dan progres keuangan sebesar 79,05 persen.
"Diharapkan dalam waktu atau tidak terlalu lama lagi, bulan Februari [rusun pekerja IKN] sudah dapat di manfaatkan dan difungsikan," ujarnya.
Tak hanya di IKN, rusun juga akan dibangun di beberapa lokasi yaitu Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan di Aceh, Ponpes Ali Baharudin di Sumatera Utara, RSUD Raden Mattaher di Jambi, Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang, Bina Insan Mulia Cirebon, Rusun Lansia Gorontalo, dan program OPOR pada 59 tower.
Di samping itu, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran TA 2023 sebesar Rp6,98 triliun. Selain untuk rusun, dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan Rumah Khusus (Rusus) sebanyak 3.362 unit senilai Rp89 miliar.
"Termasuk rumah dinas jabatan menteri di IKN melalui kegiatan multi years contract (MYC) 2022-2024," jelasnya.
Pihaknya juga akan melanjutkan program pro rakyat melalui upaya peningkatan kualitas rumah masyarakat lewat penyaluran bantuan rumah swadaya Rp3,19 triliun untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak sebanyak 145.000 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Program tersebut dilaksanakan melalui skema Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) minimal 20 persen sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang PKE menggunakan data BKKBN.
Sementara itu, untuk membantu perumahan umum dan komersial khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih berkualitas dan layak huni, PUPR akan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) senilai Rp38 miliar untuk 27.825 unit di 34 provinsi, tiga lokasi PSU jalan akses perumahan dan 100 unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.
Adapun, untuk dukungan teknis lainnya senilai Rp21 miliar akan digunakan untuk rencana dan pengendalian kebijakan pada Satuan Kerja di pusat dan daerah. Selain itu juga ada dukungan manajemen senilai Rp30 miliar untuk gaji dan tunjangan operasional dan pemeliharaan kantor.
"Adanya program perumahan seperti Program Sejuta Rumah diharapkan juga mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus mendorong investasi di sektor properti," ungkapnya.
