Bisnis.com, JAKARTA- Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengungkapkan kenaikan minyak goreng curah khususnya Minyakita disebabkan produsen mengurangi produksi minyak program pemerintah itu. Pasalnya, produsen enggan menombok Minyakita lantaran permintaan ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO) yang sedang melemah.
Plt. Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga mengatakan produsen minyak goreng yang juga eksportir CPO terbebani dengan biaya ekspor CPO saat ini yang mencapai US$142 per ton. Dengan rincian US$90 Pungutan Ekspor (PE) dan US$52 Bea Keluar (BK). Sahat pun meminta untuk pemerintah untuk menolkan BK hingga tiga bulan ke depan.
“Mereka tidak produksi [Minyakita], karena tidak ada cuannya untuk menutupi. Karena dengan 1:5 DMO [Domestic Market Obligation] seharusnya menarik. Solusinya BK dinolkan sementara, karena US$52 untuk BK doang,” ujar Sahat dalam jumpa pers di Kantor DMSI, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Sahat mengatakan, produsen minyak goreng memproduksi Minyakita seharga Rp14.000 per liter, di mana biaya produksinya harus menombok sekitar Rp2.000 per liter.
“Harga [CPO US$800 per ton] dipotong US$142, mana dapat cuan eksportir? Makanya BK dihilangkan dulu sampai Mei, supaya ekspor kembali lancar,” tuturnya.
Selain itu, Sahat mengatakan penyebab kelangkaan minyak goreng merk Minyakita juga dikarenakan peralihan konsumsi mayarakat dari minyak premium ke minyak besutan pemerintah tersebut. Hal itu terlihat dari pertumbuhan produksi minyak premium pada 2022 yang mencapai 1 juta ton, turun dari 1,22 juta ton di tahun 2021.
Baca Juga
Dia membeberkan, perbedaan harga tersebut membuat masyarakat kelas menengah telah banyak beralih membeli Minyakita.
“Tahun 2021 produksi masih 1,22 juta ton minyak goreng kemasan premium, 2022 turun ke 1 juta ton. Artinya di gerai market pindah ke curah. Dan itu juga yang terjdi sekarang. Itu yang membuat langka, yang punya duit itu lebih baik beli minyakita daripada minyak peremium,” ujar Sahat.
Lebih lanjut, Direktur Utama Gabungan Industri Minyak Nabati (Gimni) itu juga meminta agar pemerintah menugaskan Perum Bulog sebagai distributor, supaya penjualan Minyakita tepat sasaran.
“Bulog kan punya ratusan cabang di daerah untuk distribusi. Kenapa tidak ditugaskan Bulog, sanggup gak Bulog. Kalau diserahkan ke swasta, yang terjadi selalu seperti ini,” imbuh Sahat.
