Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kerap Ditikung, Bos Sawit Ragukan RI-Malaysia Kompak Lawan Eropa

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, dalam beberapa kasus penyikapan diskriminasi terhadap minyak sawit, Malaysia kerap memilih haluan berbeda.
Pekerja menata kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Minggu (30/8/2020). Bisnis/Arief Hermawan P
Pekerja menata kelapa sawit saat panen di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Minggu (30/8/2020). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha sawit ragu jika Indonesia dan Malaysia bisa kompak menghadapi ancaman Uni Eropa yang akan melarang impor minyak sawit ke wilayah mereka. Sebab, dalam beberapa kesempatan, Malaysia kerap tidak sejalan dengan Indonesia dalam penyikapan terhadap perdagangan bahan baku minyak goreng tersebut.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, dalam beberapa kasus Malaysia kerap memilih haluan berbeda, meski di awal menyebutkan bakal bersama Indonesia menghadapi diskriminasi terhadap sawit.

"Selama saya mengikuti CPOPC [Dewan Negara Produsen CPO], selalu begitu. Soal WTO misalnya, awalnya mau sama-sama litigasi tapi ternyata enggak. Indonesia jalan sendiri, Malaysia jalan belakangan," ujarnya dalam jumpa pers di  Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Joko berharap agar wacana Perdana Menteri Malaysia harus dikonkretkan dalam tindakan.

"Menurut saya itu sih supaya yang dilakukan Indonesia-Malaysia itu sama terhadap barrier yang dibuat oleh Eropa. Ini yang harus dibuktikan dulu karena selama ini selalu beda-beda. Begitu juga soal 3-MCPD [3-monochlorpro-pandiol ester]. Kompak satu standar, tapi ternyata belakangan mereka beda, tikung duluan dukung Eropa. Ini yang harus dibuktikan dulu," tutur Joko.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, jika Indonesia dan Malaysia secara basis pun sangat berbeda dalam memahami sawit.

“Itu tidak akan jalan. Basisnya beda, kalau saya perhatiin ini mah politik. Di Malaysia, sawit adalah tanaman hutan. Di sini bikin peraturan menteri kehutanan, sawit adalah tanaman hutan, 2 minggu dicabut. Jadi basisnya sudah berbeda, apa mungkin kita berjalan bersama? Enggak mungkin,” tutur Sahat.

Sebelumnya, pada Kamis (12/1/2023), Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa sebagai bentuk protes diskriminasi kawasan tersebut terhadap komoditas CPO. Undang-Undang (UU) Uni Eropa yang baru akan mengatur pembelian/penjualan CPO secara ketat sebagai upaya untuk melindungi hutan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper