Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHY Kritik Soal Utang dan Cadev RI, Stafsus Sri Mulyani Buka Suara

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menkeu Sri Mulyani, buka suara soal kritik yang dilayangkan Ketum Partai Demokrat AHY soal utang dan cadangan devisa (cadev).
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis (kanan) bersama Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno (kiri) dalam Media Gathering Kanwil DJP Jakarta Barat, Jumat (26/11/2021)./ Bisnis - Wibi Pangestu Pratama
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis (kanan) bersama Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno (kiri) dalam Media Gathering Kanwil DJP Jakarta Barat, Jumat (26/11/2021)./ Bisnis - Wibi Pangestu Pratama

Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo buka suara dalam menanggapi kritik soal utang pemerintah yang menumpuk dan cadangan devisa menipis dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Yustinus dalam Twitter pribadinya, @prastow, menuturkan kritik dari AHY perlu dihormati. Sayangnya kritik AHY ahistoris dan hanya terjebak pada angka-angka, bukan kondisi faktual di lapangan. 

“Tentu kritik seperti yangg disampaikan Mas @AgusYudhoyono ini harus dihormati. Kita berterima kasih. Ini tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Sayang kritik @PDemokrat ahistoris, terjebak pada angka, bukan kondisi faktual yang dinamis. Di situ esensinya. Kita bahas,” cuit Yustinus, Senin (23/1/2023). 

Dirinya menjelaskan bahwa dalam kurun 2015-2019 rasio utang Indonesia dijaga di level maksimal 30 persen. Saat penerimaan negara melandai dan kebutuhan pembiayaan berbagai belanja publik meningkat untuk mengejar kemajuan, maka utang menjadi salah satu pilihan. 

Yustinus mengatakan lonjakan rasio utang tinggi jelas terjadi karena adanya pandemi Covid-19.

“Lihat saja lonjakan dari 30 persen ke 39,36 persen dalam setahun pada 2020, demi menangani dampak kesehatan, sosial & ekonomi karena Covid-19. Bukankah ini keniscayaan & justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah, yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik?” tambahnya. 

Seiring pemulihan Covid-19 pun rasio utang terhadap PDB, pada akhir Juli 2022 telah menurun ke level 37,91 persen yang didorong oleh pengendalian pembiayaan utang dan membaiknya kinerja APBN. 

Rasio utang Indonesia pada periode tersebut bahkan lebih rendah dari Korea Selatan (49,8 persen), Filipina (57,5 persen), dan Thailand (58 persen). 

Masih dalam periode yang sama, dia melanjutkan akumulasi defisit pada 2020-2021 dimana Indonesia mencapai 10,8 persen. 

“Namun dibandingkan negara lain di periode yang sama, ini lebih kecil. Misal Thailand 17%, Filipina 22,1%, China 11,8%, Malaysia 13,6%, dan India 16,5%. Ini yang saya kritik sebagai ahistoris dan nirkonteks. Kita pruden,” tegasnya. 

Yustinus menekankan bahwa selama pandemi pemerintah merealisasikan belanja publik yang sangat besar, yaitu Rp1.635,1 triliun, untuk menolong rakyat menghadapi pandemi. 

Pada 2022, Yustinus menyebutkan kondisi fiskal dapat dijaga dengan baik. Realisasi defisit 2022 juga di level 2,38 persen atau Rp464,33 triliun. Nilai tersebut jauh di bawah target Rp840 triliun atau 4,5 persen.

“Ini berkat tata kelola yang baik, kerja sama dengan semua pihak, termasuk DPR dan parpol. Tentu juga @PDemokrat yang kritis dan kerap tak setuju dalam banyak hal,” ujar Stafsus Sri Mulyani tersebut. 

Sementara realisasi utang pada 2022 hanya Rp688,54 triliun atau 73 persen dari target. Yustinus tak memungkiri bahwa memang posisi akhir utang Indonesia cukup besar di angka Rp7.733,99 triliun. 

“Besar ya? Iya! Sudah saya jelaskan konteks dan reasoning di atas. Kue ekonomi dan produktivitas kita pun membaik. Rasio utang sudah turun dari 40,74 persen di 2021 menjadi 39,57 persen pada 2022. Mosok dibilang ugal-ugalan sih? Optimis ya Mas,” tambahnya. 

Di sisi lain, Yustinus menyampaikan bahwa komposisi utang Indonesia dalam kondisi baik dan sehat karena surat berharga negara (SBN) dalam mata uang rupiah yang mendominasi. 

Bahkan Kementerian Keuangan melakukan burden sharing bersama Bank Indonesia dalam penangan Covid-19. 

“Mas @AgusYudhoyono mungkin perlu tanya teman-teman PD di Komisi XI yang ikut berjibaku memikirkan penanganan covid, antara lain melalui skema burden sharing dengan Bank Indonesia. Anggota Komisi XI dari Demokrat juga konstruktif. Ini wujud spirit gotong royong di saat sulit. Bagus kan Mas?” tuturnya. 

Selain untuk menangani pandemi Covid-19, kebijakan utang Indonesia juga banyak earmarking ke program/proyek, seperti 880 proyek infrastruktur dasar, penyediaan vaksin bayi, pengelolaan sampah, dan penurunan emisi. 

Pada paparan AHY, dirinya juga menyinggung soal menipisnya cadangan devisa. Yustinus justru tegas menyampaikan bahwa cadangan devisa pada posisi aman. 

“Mas, rupiah melemah karena dampak kebijakan ekonomi US dan geopolitik global. Bukankah harus diantisipasi agar tidak merugikan rakyat? Maka dilakukan intervensi. Pelemahan kita termasuk moderat. Cadev sangat aman,” tutupnya. 

Sebelumnya, AHY menuturkan bahwa dari utang yang terus menumpuk ditambah dengan menipisnya cadangan devisa, akan mengancam masa depan para pekerja di Indonesia. 

“Utang luar negeri kita terus menumpuk sedangkan cadangan devisa kita menipis karena harus menahan nilai tukar rupiah yang belakangan melamah. Kita juga tahu gelombang phk massal terjadi di sana sini, ini semua mengancam masa depan dan nasib para buruh dan pekerja nasional kita,” ujarnya seperti dikutip dari unggahan @PDemokrat, Rabu (18/1/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper