Bisnis.com, JAKARTA - Menghadapi ancaman resesi 2023, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) menyiapkan langkah mitigasi untuk industri kecil menengah (IKM) alas kaki, dengan cara memperkuat rantai pasok, mendorong penggarapan pasar domestik, dan meningkatkan kualitas produk.
“Tumbuhnya industri pendukung alas kaki, penguasaan brand lokal di pasar domestik dan bertambahnya IKM yang naik kelas akan menguatkan interaksi di dalam ekosistem,” kata Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (23/1/2023).
Hal ini lantaran, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga triwulan III-2023 menunjukkan adanya potensi besar industri alas kaki dilihat dari nilai penjualan domestiknya yang mencapai Rp5,07 triliun.
Dalam hal ini, Ditjen IKMA melalui Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) terus melakukan kolaborasi dengan mitra bisnis IKM alas kaki.
BPIPI mendorong para IKM alas kaki untuk lebih peduli terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual, memperhatikan nilai kemasan produk, dan memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI untuk produk sepatu pengaman dari kulit.
BPIPI juga telah mengkampanyekan “sadar uji” bagi IKM alas kaki untuk mengutamakan kualitas produk bagi kenyamanan konsumen. BPIPI terus memberikan konsultasi terkait mutu dan pengujian kepada IKM agar produk semakin unggul.
Baca Juga
“Produk yang berkualitas tinggi dapat dengan mudah memenangkan persaingan. Dengan kampanye sadar uji diharapkan seluruh IKM dapat menerapkan mutu produk alas kaki sesuai dengan standar,” tutur Reni.
BPIPI mendorong program pengembangan produk, pengembangan teknologi serta program akses pasar promosi pemasaran bagi IKM alas kaki berorientasi ekspor.
“Tahun lalu, BPIPI bermitra dengan APLF ASEAN melalui keikutsertaan dalam acara pameran industri samak kulit yang mendatangkan para pelaku industri alas kaki dari hulu ke hilir, sebagai upaya memperkuat rantai pasok,” katanya.
IKM beroerientasi ekspor juga diberikan stimulus dengan kemudahan impor bahan-bahan tertentu untuk produk tujuan ekspor. Fasilitasi ini termasuk dengan mempermudah pengurusan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Neraca Komoditas bagi IKM.
“Prioritas integrasi perizinan mulai dari pengurusan NIB, termasuk Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang dipermudah dan dipercepat khususnya perijinan yang sifatnya lintas sektoral melalui pendampingan industri,” tutur Reni.
Reni berharap, dengan penguatan ekosistem industri, bisa menjadi jalan untuk menguatkan industri alas kaki nasional.
Terlebih dalam beberapa waktu terakhir, industri ini tengah dihadapkan dengan persoalan terguncangnya pasar ekspor akibat kondisi perekonomian negara tujuan ekspor yang terdampak perang Rusia-Ukraina.
Sehingga membuat permintaan kian lesu dari waktu ke waktu, dan berdampak pada pemangkasan karyawan di sejumlah perusahaan industri alas kaki.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kemenperin juga tengah mengamankan pasar domestik, dengan cara mengusulkan batasan produk impor kepada Kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sehingga pasar dalam negeri tidak dikuasai produk luar.
