Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan 10 program kerja prioritas guna memaksimalkan serapan anggaran pada 2023. Pengembangan kendaraan listrik dan pemenuhan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi sejumlah fokus utama.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan Kemenhub mendapatkan pagu alokasi anggaran senilai Rp33,44 triliun pada 2023. Namun jumlah tersebut belum termasuk adanya automatic adjustment sebesar Rp1,38 triliun, serta blokir non automatic adjustment sebesar Rp346 miliar.
“Sehingga pagu efektif Kemenhub pada 2023 adalah sebesar Rp31,71 triliun,” jelasnya dalam Rapat Kerja dengan DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Jumlah ini menurun dari alokasi anggaran Kemenhub pada 2022 sebesar Rp33,41 triliun. Meski demikian, Budi Karya memastikan pihaknya akan berupaya untuk memaksimalkan serapan anggaran pada 2023 dengan optimal.
Guna memaksimalkan penggunaan anggaran, Kemenhub memprioritaskan 10 program dan kegiatan pada 2023. Pertama, melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah; Kedua, mendukung dan meningkatkan keselamatan transportasi; Ketiga, mendukung program peningkatan SDM sektor transportasi.
Keempat, mendukung pemerataan pembangunan nasional dan menyentuh daerah terpencil, terluar dan terdepan; Kelima, melaksanakan program pro kerakyatan dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); Keenam, memastikan keberlanjutan program Multi Years Contract (MYC) dan Pemenuhan Prioritas Nasional (PN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN); Ketujuh, pemenuhan kebutuhan pokok atau belanja gaji dan operasional secara proporsional, penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan tunggakan serta pemenuhan dana pendamping.
Baca Juga
Kedelapan, melakukan perencanaan dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) dan transportasi massal perkotaan; Kesembilan, mendukung inovasi, digitalisasi layanan perizinan serta mengoptimalkan skema creative Financing.
Terakhir, Kemenhub juga akan mendorong penggunaan energi baru terbarukan melalui pemanfaatan mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan dengan dukungan Smart Transportation.
“Pengembangan kendaraan listrik dan ramah lingkungan selalu menjadi perhatian kami dan sesuai dengan instruksi Pak Presiden (Joko Widodo),” katanya.
Berdasarkan jenis belanja, Kemenhub menganggarkan Rp14,92 triliun untuk belanja barang, Rp14,67 triliun untuk belanja modal, dan Rp3,59 triliun untuk belanja pegawai.
Berdasarkan sumber dana, jumlah anggaran dari Rupiah Murni adalah sebesar Rp19,03 triliun atau 98,72 persen, disusul oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp8,78 triliun atau 26,28 persen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,61 triliun atau 10,82 persen.
Sementara itu, Badan Layanan umum (BLU) dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) masing – masing sebesar Rp1,49 triliun dan Rp520 miliar.
