Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah resmi melanjutkan program Kartu Prakerja Gelombang 48 pada 2023 dengan skema normal, tidak lagi berstatus semi bantuan sosial (bansos).
Pada 2023, alokasi untuk insentif Kartu Prakerja tidak sebesar pada tahun sebelumnnya yang mencapai Rp18 triliun, yakni hanya Rp2,67 triliun untuk 595.000 penerima manfaat.
“Target capaian hingga 1 juta penerima. Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595.000orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405.000orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun,” ujar Menteri Koordinator bidang Perokonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi dikutip, Jumat (13/1/2023).
Masyarakat yang akan mendaftar masih perlu bersabar karena implementasi skema Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I/2023.
“Tunggu tanggal pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja dan pembukaan gelombang pada triwulan pertama tahun ini!” tulis @prakerja.go.id dalam media sosial resmi.
Sebelum melakukan pendaftaran, calon penerima manfaat Kartu Prakerja perlu memperhatikan fakta-fakta terbaru dari program ini.
Baca Juga
Berikut 6 Fakta Terbaru Kartu Prakerja pada 2023:
1. Bukan lagi program bansos
Sejak awal Kartu Prakerja hadir pada 2020 hingga 2022, program ini menjalankan misi ganda sebagai program peningkatan kompetensi Angkatan kerja dan bantuan sosial sehingga menjadi program semi bansos.
Mulai 2023, program Kartu Prakerja hanya akan focus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja.
2. Penerima bansos boleh daftar
Penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta bantuan lainnya boleh mendaftar ke dalam program, namun harus memenuhi persyaratan.
3. Nilai manfaat lebih besar
Total nilai manfaat yang sebelumnya hanya Rp3,5 juta, kini menjadi Rp4,2 juta. Rincian manfaat berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, transportasi dan internet Rp600.000, dan insentif survey Rp100.000.
4. Opsi pelatihan luring (offline) dan bauran (hybrid)
Pada 2023 pemerintah akan mulai menerapkan pelatihan secara luring atau offline dan hybrid di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, Bali, Papua, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara.
Sementara pelatihan online dapat diikuti oleh peserta di seluruh wilayah.
5. Pelatihan online tidak lagi berbentuk video
Pelatihan online pada skema Kartu Prakerja , akan berbentuk webinar secara langsung, bukan hanya menonton video.
6. Durasi pelatihan lebih lama
Standar waktu pelatihan menjadi lebih lama pada program, sebelumnya 6 jam, kini 15 jam, untuk memastikan ilmu yang didapat penerima manfaat menyeluruh dan semakin berkualitas.
