Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan defisit APBN menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian serta ancaman resesi pada 2023.
Suahasil menyampaikan dengan APBN yang defisit, dirinya berharap dapat memaksimalkan belanjan negara pada 2023.
“APBN yang defisit adalah strategi kita. Jadi itu adalah pilihan dan kita memilih untuk melaksanakan APBN yang defisit supaya kita bisa betul-betul melakukan belanja negara yang produktif itu di depan,” kata Wamenkeu dalam keterangan resmi, Jumat (13/1/2023).
Suahasil mengungkapkan pihaknya akan memaksimalkan belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp3.000 triliun pada 2023 untuk mendorong dunia usaha menghadapi suku bunga tinggi.
Harapannya, pengelolaan fiskal yang tepat akan dapat mendorong pencapaian target Produk Domestik Bruto (PDB) 2023 sebesar Rp21.000 triliun.
“Kami akan terus mendorong supaya Rp3.000 triliun belanja negara itu akan benar-benar bisa kita gunakan secara efisien untuk menghasilkan Produk Domestik Bruto yang kita harapkan 2023 mencapai Rp21.000 triliun,” ujar Wamenkeu.
Baca Juga
Selain itu, alokasi belanja negara juga akan dioptimalkan untuk menahan dampak inflasi, menjaga daya beli masyarakat, menguatkan belanja berkualitas, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, serta melakukan akselerasi pembangunan.
Lebih lanjut, Suahasil menekankan bahwa pemerintah dengan anggaran yang ada akan mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan tol. Belanja pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer ke daerah juga untuk mendorong pembangunan di daerah yang digiring oleh seluruh Pemda di Indonesia.
“Sehingga, anggaran defisit itu adalah strategi kita untuk mendorong pertumbuhan,” kata Wamenkeu.
Namun demikian, Wamenkeu menyampaikan bahwa defisit APBN harus dikelola secara hati-hati sehingga tetap terkendali. Kinerja APBN 2022 yang positif dengan defisit di bawah 3 persen akan lebih cepat mencapai upaya konsolidasi fiskal.
“Meskipun menurut UU No. 2/2020 kami diperbolehkan defisit di atas 3 persen sampai dengan Tahun Anggaran 2022, tetapi kami bisa menutup Tahun Anggaran 2022 dengan defisit yang sudah di bawah 3 persen. Sekarang dalam proses akan diaudit dan moga-moga nanti kita yakini bahwa 2,38 persen dari PDB defisit 2022,” ujar Wamenkeu
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan angka sementara defisit APBN per Desember 2022 sebesar Rp464,3 triliun, atau sebesar 2,38 persen terhadap PDB.
Dengan demikian, kondisi tersebut akan mendorong terwujudnya rencana konsolidasi fiskal pada 2023.
