Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Rp464,3 triliun per Desember 2022 atau 2,38 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal tersebut mendorong tercapainya rencana konsolidasi fiskal pada 2023.
Dia menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2022 mencatatkan defisit Rp464,3 triliun. Angkanya meningkat dari posisi defisit per November 2022 senilai Rp236,9 triliun.
Angka defisit per Desember 2022 setara dengan 2,38 persen terhadap PDB, tetapi masih merupakan angka sementara karena akan melewati proses audit terlebih dahulu. Sementara itu, pada November 2022 posisi defisit masih di 1,22 persen terhadap PDB.
Kondisi defisit APBN pada Desember 2022 terjadi karena pendapatan negara mencapai Rp2.626,4 triliun dan belanja negara Rp3.090,8 triliun. Pendapatan negara tercatat tumbuh hingga 30,6 persen (year-on-year/YoY) dan belanja negara naik 10,9 persen (YoY).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa terjadi kenaikan belanja, terutama untuk perlindungan sosial. Meskipun begitu, tingginya pendapatan negara membuat defisit APBN dapat terealisasi di bawah perkiraan awal dalam Peraturan Presiden Nomor 98/2022, yakni 4,5 persen.
"Defisit 2022 ditutup dengan Rp464,3 triliun. Ini juga kalau dibandingkan APBN awal, yaitu Rp868 triliun, atau Perpres 98/2022 yang dicantumkan Rp840 triliun, angka Rp464,3 triliun, jauh lebih rendah, hampir setengahnya sendiri. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang sungguh luar biasa," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (3/1/2023).
Keseimbangan primer pada Desember 2022 tercatat defisit Rp78 triliun, turun dari posisi November 2022 yang masih surplus Rp126 triliun.
Selain itu, keseimbangan primer pun tercatat berbalik membaik dari posisi Desember 2021 yang masih negatif Rp440,2 triliun.
"Awalnya APBN kita didesain defisit 4,85 persen, lalu direvisi di Perpres menjadi 4,5 persen, dan ini jauh lebih kecil," imbuhnya.
