Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka tender untuk proyek pembangunan kantin dan gedung parkir sepeda motor di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dilansir dari laman LPSE Kementerian PUPR, Minggu (8/1/2023), proyek tersebut memiliki nilai pagu kontrak Rp70 miliar dan nilai HPS paket Rp69,97 miliar dengan jenis kontrak harga satuan.
Adapun, tender tersebut telah dibuka Kementerian PUPR sejak 2 Januari 2023 lalu dan diikuti oleh 39 peserta yang telah mendaftar.
Tahapan lelang telah memasuki proses pengumuman prakualifikasi dan direncanakan memasuki tahapan penandatangan kontrak pada 15 Februari 2024.
Salah satu persyaratan dalam kontrak tersebut di antaranya adalah peserta yang melakukan kerja sama operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 perusahaan dalam 1 kerja sama operasi.
Selain itu, peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dan memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah membuka Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN Nusantara dibuka pada 28 Maret 2022 lalu.
Proses Penjurian Tahap 1 dilakukan pada 6 Juni–10 Juni 2022 untuk menentukan tiga desain terbaik. Pemeringkatan 3 besar karya dilakukan pada 20-22 Juni 2022. Kemudian proses penetapan pemenang yang dilakukan oleh Menteri PUPR bersama dewan juri.
Untuk Kompleks Perkantoran Legislatif diputuskan tidak ada juara pertama, tetapi terdapat dua karya sebagai juara kedua yakni Sasana Swara Nusantara dan Rajut Swara Indonesia. Juara ketiga dimenangkan oleh Lingkar Demokrasi.
Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pada 2022–2023, akan dilakukan pembangunan tahap.awal di sebagian
KIPP tahap 1A Sub-BWP I.
Pada Tahap 1, perumahan untuk ASN, TNI, Polri dan BIN akan dibangun, baik berbentuk rumah tapak maupun unit apartemen, sarana peribadatan, pasar, serta fasilitas akmamin akan disediakan untuk mendukung konstruksi dan tahap awal pemindahan.
Pada awal 2023, awal 2024, hingga 2025 dan selanjutnya, pembangunan fasilitas litbang, perguruan tinggi kelas dunia, lembaga pendidikan sepanjang hayat, pusat inovasi, fasilitas kesehatan dan rumah sakit internasional akan dimulai.
Relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI, Polri, dan BIN pada 2023 dan relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan pada awal 2024.
Tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. Sebelum pencapaian ini, IKN didominasi oleh pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan, terutama pada kawasan IKN (KIKN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
