Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp551,2 triliun hingga akhir 2022.
Nilai tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi sebagai konsekuensi dari naiknya harga minyak di pasar global.
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2022 awalnya memperkirakan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$63 per barel. Namun, akibat perang Rusia dan Ukraina, harga minyak mentah melonjak dan sempat menembus US$126 per barel.
Pada Perpres No. 98/2022, asumsi rata-rata ICP kemudian dinaikkan menjadi US$100 per barel. Secara keseluruhan, rata-rata ICP pada 2022 mencapai US$97 per barel.
Dengan perkembangan tersebut, Sri Mulyani mengatakan jika pada September 2022 pemerintah tidak melakukan penyesuaian dari sisi belanja dengan menaikan subsidi dan kompensasi, maka harga BBM di dalam negeri berpotensi naik hingga empat kali lipat.
Meski sudah menaikkan alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi, pemerintah masih harus menaikkan harga BBM bersubsidi, namun dengan kenaikan yang relatif rendah, yaitu hanya sekitar 30 persen.
Baca Juga
“Konsekuensinya subsidi dan kompensasi melonjak lebih dari tiga kali lipat. Dari Rp152,5 triliun, kita tambahkan alokasi menjadi Rp502,4 triliun, dan pada akhir tahun ini kita melihat realisasinya bahkan lebih tinggi lagi yaitu Rp551,2 triliun,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (3/1/2023).
Jika dilihat berdasarkan komponennya, Sri Mulyani mengatakan realisasi subsidi energi meningkat menjadi Rp171,9 triliun, dari pagu APBN 2022 sebesar Rp134,0 triliun, namun masih lebih rendah dari pagu yang ditetapkan dalam Perpres No. 98/2022 sebesar Rp208,9 triliun.
Kompensasi energi pun melonjak signifikan, dengan realisasi mencapai Rp379,3 triliun, dari pagu Rp18,5 triliun dalam APBN 2022, juga meningkat dari pagu Rp293,5 triliun dalam Perpres No. 98/2022.
Dia menjelaskan, kompensasi energi tersebut terdiri atas realisasi kompensasi untuk BBM sebesar Rp307,2 triliun dan kompensasi untuk listrik sebesar Rp72,1 triliun.
“Jadi dua BUMN, untuk Pertamina dia memegang hampir lebih dari Rp422 triliun sendiri dari alokasi APBN. tentu bukan untuk Pertaminanya. Pada akhirnya yang menikmati masyarakat, berupa LPG, Pertalite, Diesel, semua disubsidi. Listrik [PLN] juga sama kita berikan lebih dari Rp126 triliun. ini menggambarkan bagaimana masyarakat menikmati dengan tidak ada kenaikan atau dengan kenaikan yang relatif minimal,” jelas Sri Mulyani.
