Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Korlantas Imbau Swasta Beri Opsi WFH 2-3 Januari 2023, Ini Respons Pengusaha

Ini tanggapan Apindo soal imbauan Korlantas terkait opsi WFH pada 2-3 Januari 2023 guna mencegah kepadatan lalu lintas dalam arus balik periode Nataru.
Aktivitas WFH membutuhkan dukungan internet WiFi yang cepat dan stabil. Biznet
Aktivitas WFH membutuhkan dukungan internet WiFi yang cepat dan stabil. Biznet

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi imbauan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk adanya opsi kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 2 dan 3 Januari 2023.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai imbauan tersebut bersifat fleksibel dan keputusan berada di masing-masing perusahaan.

"Saya rasa tidak apa-apa namanya imbauan, boleh diikuti, boleh enggak. Masing-masing perusahaan tentu punya peraturan sendiri-sendiri," ujar Hariyadi, Minggu (25/12/2022).

Menurut Hariyadi, fleksibilitas untuk melakukan WFH seperti pada awal pekan setelah puncak arus balik libur tahun baru amat tergantung pada jenis bidang perusahaan. Contohnya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan maka bisa menerapkan WFH lantaran koordinasi masih bisa secara virtual.

"Kalau untuk produsen pabrik nah tidak bisa itu. Tergantung jenis perusahaannya," terang Hariyadi.

Adapun, imbauan untuk melakukan WFH pada 2 dan 3 Januari 2023 disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Sabtu (24/12/2022).

Imbauan itu guna mencegah pergerakan arus balik masyarakat tertumpuk di akhir pekan sebelumnya, yang mana diprediksi menjadi puncak arus balik libur tahun baru.

"Saya tidak pernah bisa mengusulkan selain WFH karena pemerintah tidak menentukan cuti bersama. Jadi, kami imbau swasta yang bisa WFH pada tanggal 2-3 [Januari 2023], supaya tidak berbarengan [arus balik] dan tidak menumpuk di Sabtu-Minggu menuju hari Senin," Ujar Firman di Pelabuhan Merak, Banten, dikutip dari siaran virtual, Sabtu (24/12/2022).

Di sisi lain, pemerintah pun menyatakan bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno mengatakan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat atau kepadatan lalu lintas masih dalam batas normal sampai dengan saat ini.

Hendro menyebut, akan terus berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan pengelola jalan tol, menyiapkan angkutan, serta memastikan kesiapan jalan tol maupun arteri untuk pergerakan kendaraan dan antisipasi bencana.

"Di pelabuhan penyeberangan [kami] memastikan kesiapan kapal penyeberangan, ticketing online, dan penambahan pelabuhan Ciwandan [untuk meringankan beban] Merak," ujarnya, Minggu (25/12/2022).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper