Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan ekonom menilai pelaku IKM komponen otomotif memerlukan sejumlah fasilitas agar mampu memastikan kesiapan untuk menjadi pemasok komponen mobil listrik.
Ekonom Celios Bhima Yudhistira mengatakan beberapa fasilitas yang diperlukan di antaranya kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga di bawah 3 persen untuk membantu proses produksi IKM komponen otomotif.
Kemudian, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi seluruh jenis produk komponen kendaraan listrik yang diproduksi IKM; serta, mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melibatkan IKM di rantai pasok kendaraan listrik.
"Keterlibatan IKM bukan hanya mampu mendorong tercapainya target kendaraan listrik nasional, tapi wajib dilibatkan dalam setiap prosesnya," kata Bhima kepada Bisnis, Senin (19/12/2022).
Lebih jauh, Bhima menilai pemerintah mesti mampu menggandeng investasi langsung dari pabrikan asing untuk bermitra dengan IKM komponen otomotif dalam negeri. Termasuk, memastikan transfer teknologi.
Dia meyakini, ketertarikan investor untuk menanamkan modal ke sektor electric vehicle di Tanah Air cukup tinggi, tapi kerap kali terkendala oleh kurangnya mitra lokal yang mampu memasok produk sesuai dengan standar industri.
"Ini juga masukan bagi IKM untuk meningkatkan profesionalitas dalam kerangka kerjasama investasi. Misalnya, lewat joint venture pendirian pabrik," ujarnya.
Pada perkembangsn lain, pelaku industri komponen otomotif segmen IKM dikatakan sedang merasa khawatir bakal terdampak oleh upaya pemerintah mengembangkan ekosistem industri mobil listrik di Tanah Air.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bobby Gafur Umar, mengatakan kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kesiapan dalam menyediakan komponen yang sesuai dengan standar industri.
"Mereka khawatir terkena dampak langkah pemerintah mengembangkan mobil listrik. Namun, pelaku IKM tidak perlu khawatir karena proses transisi ini memerlukan waktu yang lama," kata Bobby kepada Bisnis.
Dalam roadmapnya, pemerintah menargetkan RI mandiri mengembangkan industri mobil listrik pada 2030. Aspek manufaktur untuk komponen pendukung yang dapat diproduksi oleh IKM diperhitungkan memiliki TKDN sebesar 15 persen.
Komponen-komponen pendukung tersebut terdiri atas sistem setir (steering system) dan suspensi diperhitungkan sebesar 3 persen, sistem pengereman (brake system) 3 persen, roda (wheel) dan gardan (axle) 3 persen, electrical instrument 3 persen, komponen universal 3 persen.
Kondisi tersebut, kata Bobby, justru menjadi peluang baru bagi pelaku IKM komponen otomotif. Selain itu, pangsa pasar mobil listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia masih kecil sehingga akan ada tahap sebelum industrinya berkembang.
Mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), realisasi penjualan mobil listrik di Indonesia pada periode Januari - November 2022 mencapai 7.923 unit. Atau, sekitar 93 persen dari target.
Penjualan mobil listrik di Indonesia tahun ini jauh di atas 2021. Data Gaikindo mencatat jumlah electric vehicle yang terjual tahun lalu hanya sebanyak 687 unit.
"Industri tidak bisa menghindari shifting tersebut karena sudah menjadi komitmen global. Namun, angka penjualan mobil listrik masih kecil. Jadi, akan ada tahap," kata Bobby.
Terpisah, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Reni Yanita, mengatakan pemerintah terus mendampingi IKM agar mampu menyediakan komponen yang sesuai dengan standar industri.
"Tugas pemerintah adalah melakukan pendampingan di bidang teknis sampai dengan sertifikasi, sehingga standar itu bisa dipenuhi IKM komponen otomotif dalam negeri," kata Reni kepada Bisnis ketika ditemui di gedung Kemenperin, Jakarta.
Saat ini, sambungnya, terdapat sebanyak 126 IKM komponen otomotif yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (Pikko).
