Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menegaskan tidak ada kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat pada periode Natal dan tahun baru (Nataru).
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan pada angkutan Nataru kali ini, pemerintah tidak membatasi mobilitas seperti pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dia memprediksi terjadi peningkatan pergerakan masyarakat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kendati tidak ada pembatasan, Menhub menekankan kepada seluruh pihak terkait untuk tetap mengedepankan aspek kesehatan, selain keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, sesuai aturan syarat perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19 dan Instruksi Mendagri.
“Kita harus memperhatikan tren mobilitas masyarakat yang mengalami peningkatan karena bersamaan dengan waktu libur sekolah. Momen ini juga akan dimanfaatkan masyarakat untuk liburan ke tempat wisata, dan juga tidak adanya pembatasan mobilitas, sehingga menyebabkan pergerakannya diprediksi cenderung meningkat dari biasanya,” kata Budi, Selasa (13/12/2022).
Menhub pun menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait. Kemenhub berkoordinasi intensif dengan Polri, TNI, Pemda, dan operator terkait, untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan, di antaranya manajemen rekayasa lalu lintas di ruas rawan kemacetan, menangani pasar tumpah.
Kemudian, melakukan penambahan rest area, memastikan pasokan BBM di jalur utama, melakukan sosialisasi secara intensif kepada petugas dan masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, memastikan aspek keselamatan dan keamanan transportasi dan pengawasan penerapan prokes.
Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat di masa libur Nataru yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub, diprediksi potensi pergerakan masyarakat yang bepergian pada Nataru tahun ini yaitu 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 44,17 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang diprediksi sebanyak 19,9 juta orang.
Dalam rakor ini, sejumlah hal lainnya yang disampaikan Menhub di antaranya yakni meminta dukungan Korlantas untuk memberi pengawasan khusus kepada pengendara sepeda motor terkait aspek keselamatan. Kemudian, melakukan pemantauan terhadap harga tiket transportasi publik, khususnya pesawat udara.
Selanjutnya, mengantisipasi pergerakan penumpang dan kendaraan di dua titik krusial yaitu di Tol Jakarta-Semarang dan di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, mengawasi pergerakan penumpang kereta api khususnya di rute favorit, memaksimalkan rotasi operasional pesawat, melakukan ramp check khususnya pada angkutan wisata yang rawan terjadi kecelakaan dan melakukan penegakkan hukum bagi operator yang melanggar, serta mengantisipasi cuaca ekstrem.
Untuk meningkatkan koordinasi, Kemenhub akan membentuk Pusat Koordinasi Nasional (POSKO) Penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan melibatkan instansi lintas sektoral terkait.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
