Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki tahun politik dan kondisi global yang penuh ketidakpastian, nasib proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dinilai akan terdampak. Minat badan usaha untuk terlibat dalam proyek tersebut disebut akan menurun.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai jika mengandalkan investor-investor dari luar negeri, kondisi ketidakpastian global telah menekan kemampuan investor untuk lebih agresif untuk menjadi Indonesia sebagai negara tujuan utama investasi.
"KPBU-nya akan sulit, jangankan tahun depan, pada tahun ini sudah terlihat," katanya kepada Bisnis, Rabu (7/12/2022).
Agus menambahkan, pada umumnya tren proyek KPBU hanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan pelat merah dan jarang digarap oleh badan usaha swasta, terutama untuk proyek-proyek KPBU yang rugi.
Dengan demikian, dia menilai BUMN akan kembali mengambil peran pada tahun depan dengan kondisi yang sulit. Di sisi lain, kondisi BUMN saat ini tidak dalam kondisi yang benar-benar sehat sehingga kemungkinan besar nantinya akan kembali mengandalkan APBN melalui penyertaan modal negara (PMN).
"KPBU itu diciptakan oleh pemerintah untuk kerja sama badan usaha dengan pemerintah, badan usahanya seharusnya swasta, mana ada swasta Indonesia yang terlibat di proyek infrastruktur yang return-nya lama, itu tipe investor Indonesia , buat saya mulai sulit. Oleh karena itu, semuanya BUMN," ungkapnya.
Baca Juga
Sebelumnya, dalam pidato RAPBN 2023 dan Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo menyatakan guna melakukan percepatan capaian target infrastruktur pada tahun depan, pemerintah masih menawarkan skema KPBU sebagai salah satu model pembiayaan proyek.
Jokowi mengatakan, inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui KPBU yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran lembaga pengelola investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara.
Dia memaparkan bahwa untuk pembangunan infrastruktur pada 2023 dianggarkan Rp392 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.
"Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan," kata Jokowi.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, indikasi proyek KPBU infrastruktur PUPR pada 2023 adalah sebanyak 26 proyek dengan perincian tahap penyiapan sebanyak 10 proyek dan tahap transaksi 16 proyek.
Untuk tahap penyiapan, proyek tersebut terdiri atas 2 proyek sektor jalan dan jembatan senilai Rp27,87 triliun, 2 proyek sektor sumber daya air senilai Rp6,71 triliun, 1 proyek sektor perumahan senilai Rp1 triliun, dan 5 proyek sektor permukiman senilai Rp3,25 triliun.
Sementara itu, untuk tahap transaksi terdapat 2 proyek di sektor jalan dan jembatan senilai Rp83,63 triliun, 7 proyek di sektor sumber daya air senilai Rp8,77 triliun, dan 4 proyek sektor perumahan senilai Rp14,81 triliun, dan 3 proyek di sektor permukiman senilai Rp19,64 triliun.
.jpg?w=300&h=221)
