Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Koalisi NGO Kritisi Perundingan Batas Laut Indonesia-Vietnam

Koalisi NGO KORAL menilai ada beberapa kerugian yang diterima Indonesia jika melakukan pemberian konsesi ke Vietnam.
Farid Firdaus
Farid Firdaus - Bisnis.com 06 Desember 2022  |  21:02 WIB
Koalisi NGO Kritisi Perundingan Batas Laut Indonesia-Vietnam
Anggota Polisi Air (Polair) meledakkan kapal nelayan asing di kawasan perairan Medan Belawan, Sumatra Utara, Sabtu (1/4). - Antara/Septianda Perdana
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) mengkritisi pertemuan teknis ke-16 penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam yang telah diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 24-25 November 2022.

Sekretaris KORAL Mida Saragih menilai ada beberapa kerugian yang diterima Indonesia jika melakukan pemberian konsesi ke Vietnam.

Pertama, Indonesia dinilai berpotensi kehilangan wilayah laut yang cukup luas. Bukan hanya penyempitan luas secara geografis, tetapi juga kehilangan klaim akan sumber daya yang berada di dalamnya.

“Terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ikan, Vietnam sudah menjadi ‘residivis’ pencurian ikan yang berulang kali terjaring operasi penangkapan di perairan Indonesia,” tegas Mida dalam keterangan resmi, Selasa (6/12/20222).

Kedua, ada potensi kerugian yang dihadapi oleh nelayan. Wilayah tangkap nelayan Indonesia dipersempit. Menurut Mida, nelayan Indonesia sudah cukup sulit dalam menjaring ikan, ditambah lagi penangkapan ikan oleh kapal asing, termasuk Vietnam.

Mida menyampaikan berdasarkan catatan KORAL, nelayan asal Vietnam merupakan salah satu pelaku penangkapan ikan illegal (IUUF) di perairan Indonesia yang acap kali tertangkap Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Bahkan ketika memproses perundingan, kapal Vietnam dinilai tidak dapat menahan diri dengan terus masuk ZEE Indonesia.

Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo dalam melakukan kunjungan ke Natuna pada 8 Januari 2020 sempat menyampaikan bahwa kedaulatan negara bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar.

Mida mengatakan, sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi tersebut, kedaulatan merupakan hal yang sangat penting bagi eksistensi negara.

“KORAL berharap, adanya keterbukaan dan pertimbangan matang dari pemerintah dalam memproses perundingan dengan Vietnam tersebut,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

nelayan perikanan zona ekonomi ekslusif vietnam
Editor : Farid Firdaus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top