Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan menyiapkan stok beras impor sebesar 200.000 ton dalam upaya mengamankan stok cadangan beras komersial dari luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan pemerintah secara penuh menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menjaga hal tersebut, stok dan kesiapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) harus dijaga dan dipenuhi ketersediaannya.
Menurutnya, stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) saat ini, khususnya beras, berada di posisi yang perlu ditambah sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.
"Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah," kata Arief usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dikutip dalam keterangan resmi, Selasa, (6/12/2022),
Arief menegaskan bahwa stok beras dari luar tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
Mantan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tersebut memastikan, beras ini tidak akan mengganggu beras petani, karena hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat/bencana melalui Perum Bulog.
"Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani. Bapanas juga secara konsisten terus memantau dan menjaga harga penyerapan gabah/beras lokal di tingkat petani tetap wajar.
Beras komersial ini merupakan persediaan akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023.
“Kita siapkan pada Februari-Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba untuk top up stoknya kembali sampai dengan 1,2 juta ton, hal ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun," jelasnya.
Arief menambahkan, pemenuhan cadangan beras ini tidak serta-merta menunjukan produksi beras nasional tidak mencukupi. Mengacu pada data KSA Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi hasil produksi beras nasional Januari-Desember 2022 sebesar 31,90 juta ton.
Sementara itu, kebutuhan beras nasional 2022 sekitar 30,2 juta ton, sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton.
Menurutnya, berdasarkan data tersebut Indonesia dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi telah berhasil mencapai swasembada beras, mengingat berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari Kebutuhan Nasional.
“Produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau kita jaga adalah stok Beras di Bulog. Adapun, saat ini ketersediaan stok beras Bulog sebesar 503.000 ton, yang terdiri dari 196.000 ton atau 39 persennya merupakan stok komersial dan 306.000 ton atau 61 persen merupakan stok CBP,” ungkapnya.
Untuk memastikan akurasi dan kesiapan data stok beras nasional serta dalam rangka pemenuhan satu data pangan nasional, pada 31 Desember 2022 nanti akan dilakukan survei oleh Badan Pangan Nasional, BPS, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mengetahui kondisi lapangan mengenai jumlah stok beras yang ada di Indonesia.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menegaskan untuk jajarannya memperhatikan betul soal krisis pangan dan menghitung dengan teliti pasokan beras dalam negeri.
"Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan reserve [atau] cadangan. Pada suatu titik cadangan kita habis dilihat oleh pedagang dan akhirnya harga beras pasti akan naik," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (6/12/2022).
