Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk memastikan kebutuhan pasokan beras tercukupi, khususnya dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.
Jokowi mengatakan bahwa kelangkaan pangan, khususnya beras dapat memicu gejolak sosial dan politik. Oleh karena itu, dia mengimbau jajaran terkait agar melakukan kalkulasi secara rinci dan menyeluruh terhadap cadangan beras di Indonesia.
“Mengenai kondisi 2023, perhatikan betul-betul krisis pangan hati-hati, karena larinya bisa ke masalah sosial dan politik sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu. Tolong betul-betul,” kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (6/12/2022).
Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan agar jajarannya dapat menghindari potensi salah hitung mengenai ketersediaan pasokan beras, sebab hal tersebut dapat menyebabkan harga pasokan di lapangan naik.
"Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan reserve [atau] cadangan. Pada suatu titik cadangan kita habis dilihat oleh pedagang dan akhirnya harga beras pasti akan naik," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini pun mengingatkan bahwa dunia masih tidak baik-baik saja. Alhasi, Jokowi juga meminta jajarannya untuk memperhitungkan dengan benar kebijakan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
“Kita tahu bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja sehingga sekali saya minta seluruh kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak, itu betul-betul dikalkulasi dan dihitung betul-betul. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi konsolidasi kebijakan dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan peninjauan dan kalkulasi ulang dalam rangka menjaga stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog), salah satunya melalui impor beras.
“Sekarang ini stok beras sedang ditinjau dan dihitung kembali kecukupannya, apabila kurang maka [Pemerintah] akan melakukan impor, tetapi bila cukup maka tidak jadi impor. Jadi itu sifatnya kalau ada kekurangan saja,” ujar Ma'ruf kepada wartawan di Istana Wapres, Senin (5/12/2022).
Tidak hanya itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah juga melakukan upaya intensifikasi pertanian sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan terutama beras, khususnya untuk menghadapi krisis pangan yang tengah melanda dunia saat ini.
Meski begitu, Ma’ruf meyakini bahwa saat ini Indonesia tidak mengalami kekurangan stok bahan pangan khususnya stok beras.
“Ya kita memang sudah mengantisipasi untuk melakukan berbagai upaya-upaya terutama masalah beras serta kebutuhan yang lainnya dan melalui upaya intensifikasi,” ujarnya.
Dia mencontohkan, dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan (Sulsel) tempo hari, dia menanyakan apa yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi krisis pangan.
"Kemarin di Sulawesi Selatan juga saya meminta apa yang sudah dilakukan [Pemda] dan mereka melakukan intensifikasi berbagai hal, baik dari bibit, pengelolaan tanah, dan ternyata naik 250.000 ton pada 2022," imbuhnya.
Kendati demikian, dia mengaku bahwa terdapat daerah-daerah yang mengalami gagal panen, tetapi hal ini diantisipasi oleh pemerintah dengan melakukan pengawasan dan peninjauan terkait ketersediaan beras.
"Jadi ini ada di daerah-daerah yang lain dan mungkin juga yang tidak berhasil. Menurut laporan diperkirakan memang terpenuhi, tetapi memang mungkin ada panen-panen yang kebanjiran di beberapa daerah, karena itu sekali lagi sekarang ini stok beras sedang ditinjau dan dihitung kembali kecukupannya," ungkapnya.
