Bisnis.com, JAKARTA — BUMD Provinsi Riau, PT Riau Petroleum Rokan mulai melakukan uji tuntas atau due diligence lewat pembukaan akses data untuk mengelola participating interest 10 persen di Wilayah Kerja (WK) Rokan.
Babak baru proses penawaran hak partisipasi itu ditandai dengan perjanjian Confidentiality Agreement (CA) antara PT Pertamina Hulu Rokan dan PT Riau Petroleum Rokan (RPR) di Rumbai Pekanbaru, Rabu (29/11) lalu.
Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menyampaikan, apresiasinya kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas yang telah memberikan kesempatan bagi Riau untuk mengajukan penawaran participating interest (PI).
“Keterlibatan BUMD melalui PI tidak saja semata-mata untuk memberi pendapatan bagi Riau, tapi juga memberi ruang bagi kami untuk terus belajar”, ujar Edy seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (3/12/2022).
Dalam alur proses penawaran PI sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 37/2016, setelah melakukan uji tuntas dan akses data (data room), RPR akan memiliki waktu selama 180 hari untuk mempelajari dan menyampaikan surat pernyataan untuk meneruskan atau tidak meneruskan minat penawaran PI tersebut.
Direktur Riau Petroleum Husnul Kausarian menilai Blok Rokan akan menjadi primadona sumber pendapatan daerah karena produksinya yang besar.
Baca Juga
“Kami ditargetkan segera memberi dividen dari Blok Rokan untuk kesejahteraan rakyat Riau. Oleh karena itu, kami berharap proses PI dapat berjalan dengan lancar,” kata Husnul.
Sementara itu, Inspektur Migas Ditjen Migas Asep Herman mengatakan, pihaknya bersyukur Pertamina Hulu Rokan telah mendapatkan izin dari BKPM dan Kementerian ESDM untuk membuka data. Dengan demikian, proses PI dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya sesuai regulasi.
“Kami harapkan fase due diligence dan akses data dapat berjalan lancar sehingga seluruh proses pengalihan participating interest 10 persen kepada BUMD Provinsi Riau di Blok Rokan dapat diakselerasi penyelesaiannya”, ujar Yanin.
Sesuai ketentuan Permen Nomor 37/2016 bahwa maksimal besaran yang wajib ditawarkan kepada BUMD atau BUMN adalah 10 persen di suatu wilayah kerja yang telah memperoleh persetujuan plan of development (PoD) yang pertama atau perpanjangan WK.
Keterlibatan daerah melalui kepemilikan PI di suatu WK diharapkan memberikan banyak manfaat, antara lain memberikan keuntungan bagi hasil kepada BUMD yang akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Selain itu, juga memperkuat peran daerah dalam menjaga serta meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari suatu WK.
Executive Vice President Upstream Business Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengapresiasi respons cepat BUMD dalam memberikan pernyataan minat dan kesanggupan atas penawaran PI di WK Rokan.
Ia mengimbuhkan, PHR telah membuka akses data yang menyajikan informasi terkait WK Rokan, yaitu antara lain potensi cadangan serta kapabilitas produksi WK Rokan sehingga dapat dipergunakan oleh RPR untuk melakukan kajian.
“Dengan telah ditandatanganinya CA dan dibukanya data WK Rokan, PHR berharap proses uji tuntas akan berlangsung dengan baik dan berlanjut ke proses berikutnya," ujar Feri.
Penandatangan CA dilakukan oleh Ferry Andriadi selaku Dirut RPR dan Feri Sri Wibowo selaku Executive Vice President Upstream Business PHR, disaksikan oleh Gubernur Riau Syamsuar, yang diwakili oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Ditjen Migas yang diwakili oleh Inspektur Migas Asep Herman, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau yang diwakili Sekretaris Dinas Ade Yudistira, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut yang diwakili Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagut Yanin Kholison dan Direktur PT Riau Petroleum Husnul Kausarian.
