Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Banyak Proyek Pakai Pipa Impor, Luhut Sentil Pertamina

Dalam Rapimnas Kamar Dagang dan Industri Indonesia 2022 pada Jumat (2/12/2022), Luhut menyinggung Pertamina yang hingga saat ini masih menggunakan pipa impor.
Kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah./Reuters-Darren Whiteside
Kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah./Reuters-Darren Whiteside

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kepada bos PT Pertamina (Persero) yang masih menggunakan pipa-pipa impor untuk sejumlah proyek minyak dan gas bumi.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia 2022 pada Jumat (2/12/2022), Luhut menyinggung Pertamina yang hingga saat ini masih menggunakan pipa impor. Padahal, dia mengatakan pemerintah telah menekankan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.

"Pertamina paling banyak masalah pipa, itu saya bilang sama si Nicke, Nicke kau jangan macam-macam kau, pokoknya pakai barang dalam negeri, jangan kau karang-karang, kami sudah tau itu, kadang-kadang hs code-nya diubah-ubah, kau jangan macam-macam gitu lah, kita tidak bodoh-bodoh banget, kau paham kau itu," ungkap Luhut.

Dalam pidatonya, Luhut mengungkapkan bahwa potensi dari pengadaan barang dan jasa baik di pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk dimanfaatkan di dalam negeri setidaknya mencapai Rp1.600 triliun. Jumlah itu terdiri atas Rp1.200 triliun pengadaan kementerian dan lembara, serta Rp200 triliun bersumber dari pengadaan BUMN.

Menurut Luhut, UMKM adalah salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah masa sulit saat ini. Untuk itu, dia menilai jika potensi yang besar tersebut dapat ditangkap oleh pengusaha dalam negeri maka ekonomi Indonesia akan semakin kokoh.

"Kita bayangkan kita cari investasi US$2--3 miliar dolar setengah mati, ini dari kantong kiri kantong kanan, kalau tadi kita buka sekarang kalau hs code dari seluruh kementerian kita buka jadi satu," ungkapnya.

Luhut mengungkapkan, pihaknya akan mengundang Kadin pada pekan depan untuk menggelar pertemuan dengan Kemenko Marves dan LKPP untuk membuka data pengadaan barang dan jasa yang tengah dibutuhkan untuk dapat dipasok oleh produsen dalam negeri.

"Rp1.200 triliun ada itu di kesehatan, di Kementerian Pertahanan, ada di kementerian mana saja ada. Dengan LKPP bisa tandan tangan MoU karena nanti kalau mau ecatalog tidak perlu tender, ini momentum yang bagus dan presiden memberikan instruksi yang clear untuk itu," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhammad Ridwan
Editor : Kahfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper