Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gusar mengetahui realisasi belanja atau rata-rata penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) PT Pertamina (Persero) belum optimal.
Luhut membeberkan perusahaan minyak dan gas milik negara itu belum mengoptimalkan belanja pipa dari industri dalam negeri. Situasi itu, kata Luhut, membuat anggaran belanja pada APBN 2022 yang tersisa sekitar Rp1.200 triliun belum terserap optimal pada kuartal akhir tahun ini.
“Pertamina itu paling banyak masalah pipa itu, saya bilang sama si Nicke [Dirut Pertamina], Nicke kau jangan macam-macam kau saya bilang sama dia, pokoknya pakai barang dalam negeri,” kata Luhut saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Malahan, Luhut mengatakan, Pertamina seringkali mengubah harmonized system atau HS Code saat pengadaan barang yang sering kali lolos dari ketentuan TKDN.
Kendati demikian, dia mengatakan, pemerintah telah memberi teguran keras kepada direksi Pertamina untuk dapat mengoptimalkan belanja barang dan jasa di dalam negeri.
“Jangan kalian karang-karang, kami sudah tahu itu loh kadang kadang HS Code diubah-ubah supaya anu saya bilang kau jangan macam-macam, kita tidak bego-bego amat kok paham itu,” kata dia.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis anggaran belanja pada APBN Tahun Anggaran 2022 yang masih tersisa sekitar Rp1.200 triliun akan terserap hingga akhir tahun atau pada kuartal IV/2022.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya menyampaikan bahwa pola belanja pemerintah secara historis biasanya akan terakselerasi di akhir tahun.
“Belanja sampai akhir September masih ada alokasi Rp1.200 triliun, tapi sebagai gambaran, data historis menunjukkan transaksi di 3 bulan terakhir trennya selalu berkisar antara Rp900 triliun hingga Rp970 triliun. Ini 5 tahun terakhir datanya,” katanya saat media briefing, Jumat (5/11/2022).
Made menjelaskan sebagian sisa anggaran belanja tersebut akan digunakan untuk membayar subsidi dan kompensasi energi. Kemenkeu mencatat bahwa pemerintah telah membayarkan kompensasi energi sebesar Rp163 triliun kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) pada akhir Oktober lalu.
Berdasarkan data sementara Kemenkeu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.376,0 triliun per 31 Oktober 2022, atau mencapai 76,49 persen dari target sebesar Rp3.106,4 triliun. Artinya, sisa anggaran belanja pemerintah di sisa 2 bulan ini adalah sebesar Rp730,4 triliun.
Jika dirincikan, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp1.694,7 triliun, atau 73,6 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2.301,6 triliun.
Sementara itu, untuk transfer ke daerah dan dana desa tercatat telah mencapai Rp681,3 triliun atau 84,7 persen dari pagu anggaran Rp804,8 triliun.
