Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau yang menjadi kesepakatan G20, yakni dengan mendorong pensiun atau 'suntik mati' pembangkit listrik berbasis batu bara.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri. Rapat berlangsung pada Senin (28/11/2022).
Sri Mulyani menyebut bahwa G20 menyepakati arah transisi menuju energi hijau. Indonesia sendiri, selaku presidensi G20, menjadikan transisi energi sebagai komitmen terbesar—terlihat dari peluncuran Indonesia Energy Transition Mechanism (ETM).
Indonesia telah memperoleh komitmen pendanaan US$500 juta melalui ETM untuk pelaksanaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara dan transisi energi. Komitmen itu dapat ditingkatkan hingga US$4 miliar.
“Nah, ini pihak yang mem-follow up tentu dari sisi PLN karena ini adalah menyangkut transisi energi dari non renewable ke renewable, nanti kita akan bicara dengan berbagai independent power plant [IPP],” ujar Sri Mulyani pada Senin (28/11/2022).
Selama ini, PLTU-PLTU bekerja sama dengan PLN dalam pemenuhan kebutuhan listrik. PLN berkewajiban mendorong penutupan PLTU berbasis batu bara dan mengganti kebutuhannya dengan sumber energi terbarukan.
Pendanaan dibutuhkan bukan hanya untuk biaya penghentian PLTU, tetapi juga penyediaan infrastruktur, perlindungan para pekerja PLTU, pengelolaan aset belas PLTU, hingga pengalihan sumber daya dari energi terbarukan. Kebutuhan dana itu tidak dapat dipenuhi hanya dari APBN, sehingga perlu adanya ETM.
“Bagaimana transisi energi yang perlu didukung dengan kebijakan, termasuk insentif-insentif baik perpajakan maupun nonperpajakan. Ini mungkin yang paling besar dari follow up karena menyangkut transisi energi dan ini menjadi perhatian, baik negara-negara G7, China, maupun negara-negara di Timur Tengah,” kata Sri Mulyani.
