Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Instruksi Soal TKDN, Menteri PUPR: Setop Barang Impor di Proyek Infrastruktur!

Pemerintah tidak lagi menoleransi penggunaan barang impor dalam proyek infrastruktur yang dibiayai APBN. Hal itu diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 23 November 2022  |  13:26 WIB
Instruksi Soal TKDN, Menteri PUPR: Setop Barang Impor di Proyek Infrastruktur!
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjai pembangunan proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen pada Sabtu (13/8 - 2022) / Dok. Kementerian PUPR.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tidak lagi memberikan toleransi terhadap penggunaan barang impor untuk keperluan konstruksi di dalam negeri.

Dalam arahannya pasa acara pembukaan 'Infrastructure Connect 2022', Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, pekerjaan infrastruktur harus menggunakan produk dalam negeri.

"Perintah presiden dilarang impor. Dulu mengutamakan produksi dalam negeri, sekarang dilarang impor apalagi menggunakan APBN," katanya di acara 'Infrastructure Connect 2022' di Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Dia memaparkan bahwa dari sekitar Rp400 triliunAPBN yang telah dibelanjakan, mayoritas telah dikucurkan untuk barang-barang komponen dalam negeri.

Basuki menambahkan, dari total anggaran Kementerian PUPR sekitar Rp120 triliun tiap tahunnya, hampir 90 persen dibelanjakan untuk barang-barang dalam negeri.

Menurutnya, dengan komitmen pemerintah tersebut dapat mendorong industri konstruksi dalam negeri untuk mengembangkan produk dan pasarnya.

"Saya mengajak yang dari impor bikin pabrik di sini, jangan sampai membeli tapi membuka peluang kerja di luar, bikin peluang di Indonesia," ungkapnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan pentingnya penerapan TKDN dalam sektor konstruksi adalah untuk membuat Indonesia mandiri.

Dia mengimbau agar pelaku usaha untuk turut mendukung strategi tersebut. Pasalnya, pemerintah telah berkomitmen untuk mendorong TKDN pada setiap aspek, terutama pada sektor konstruksi.

"Untuk mewujudkan perkembangan infrastruktur TKDN dan bisa berdiri sendiri diperlukan seperti peningkatan kapasitas dan kualitas SDM nasional, menerapkan ESG," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

infrastruktur proyek infrastruktur apbn TKDN
Editor : Kahfi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top