Simak Lagi! Poin-Poin Hasil Konkret dan Nyata KTT G20 Bali

Rangkaian pertemuan G20 selama satu tahun menghasilkan sejumlah hasil konkret. Simak poin-poin penting dari KTT G20 Bali.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyerahkan palu Presidensi G20 tahun 2023 ke India yang diterima oleh PM Narendra Modi - Dok. BPMI Setpres RI.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyerahkan palu Presidensi G20 tahun 2023 ke India yang diterima oleh PM Narendra Modi - Dok. BPMI Setpres RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali di bawah Presidensi Indonesia telah resmi ditutup. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah memberikan palu estafet kepada PM India Narendra Modi untuk Presidensi G20 selanjutnya. 

Rangkaian pertemuan G20 selama satu tahun menghasilkan sejumlah hasil konkret, baik berupa kerja sama beberapa negara maupun kerja sama bisnis.

KTT G20 Bali berlangsung pada 15—16 November 2022 di kawasan Nusa Dua, Bali. Para pemimpin dari negara anggota G20, sejumlah lembaga internasional, dan negara-negara undangan berkumpul untuk membahas sejumlah isu krusial di tingkat global.

Pertemuan itu pun berakhir dengan tercapainya G20 Bali Leader's Declaration, yakni kesepakatan para pemimpin G20 terkait berbagai aspek, mulai dari ekonomi, geopolitik, ketersediaan pangan, dan lain-lain.

Leaders' Declaration itu berisi 52 paragraf, yang merupakan rangkuman dari 24 dokumen komunike, rekomendasi, serta masukan hasil pembahasan kelompok kerja dan pertemuan tingkat menteri. Secara keseluruhan, terdapat 437 pertemuan di berbagai tingkat sebelum tercapainya kesepakatan saat KTT G20.

"Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan,” ujar Presiden Joko Widodo saat menutup KTT G20 Bali, Rabu (16/11/2022).

Berikut poin-poin hasil konkret KTT G20 yang dirangkum Bisnis

1. Perang Rusia dan Ukraina

G20 menyerukan untuk mengakhiri perang di Ukraina, melindungi prinsip piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), serta menghargai kedaulatan dan integritas teritorial lain.

Poin ketiga Leaders' Declaration Adopted memaparkan sikap negara G20 dan peserta KTT G20 Bali terkait perang Rusia vs Ukraina.

"Tahun ini, kita juga menyaksikan perang di Ukraina berdampak lebih buruk terhadap ekonomi global. Ada diskusi tentang masalah ini. Kami menegaskan kembali posisi nasional kami sebagaimana dinyatakan dalam forum lain, termasuk Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB," tulis Leaders' Declaration 2022 yang diterima Bisnis, Rabu (16/11/2022).

Hasil Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB No. ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022, mencatat 141 suara setuju, 5 tidak setuju, 35 abstain, 12 tidak hadir. Suara terbanyak mengecam dengan sedalam-dalamnya agresi atau serangan oleh Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina.



2. Pembentukan Pandemic Fund

G20 menyepakati pembentukan dana pandemi atau Pandemic Fund, yakni dana kelolaan untuk pencegahan dan persiapan jika terjadi pandemi di masa depan. Saat ini dana di atas US$1,5 miliar sudah terkumpul dari 21 negara dan tiga lembaga filantropi, dengan sasaran pemberian utama adalah negara miskin dan berkembang.

Dalam forum G20, kesepakatan dapat ditetapkan jika seluruh anggota setuju atas suatu usulan. Artinya, terbentuknya inisiatif Pandemic Fund terjadi karena 100 persen anggota G20 sepakat mengenai usulan tersebut.

Meskipun begitu, belum semua anggota G20 memberikan dana untuk inisiatif Pandemic Fund. Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya terdapat sembilan negara anggota G20 yang sudah menyumbangkan dana ke Pandemic Fund. Terdapat empat negara anggota G20 yang telah menyatakan komitmen akan turut berkontribusi di Pandemic Fund.

Terdapat pula satu negara yang menyatakan akan menambah dana di inisiatif tersebut pada 2023. Beberapa negara yang bukan anggota G20 pun telah menyumbang dana untuk Pandemic Fund. Mereka adalah Uni Emirat Arab, Spanyol, Singapura, Norwegia, dan Selandia Baru.

Simak Lagi! Poin-Poin Hasil Konkret dan Nyata KTT G20 Bali


3. Pembentukan Energy Transition Mechanism Country Platform (ETM)

Indonesia membentuk ETM sebagai landasan dalam pengumpulan dana untuk percepatan transisi menuju energi hijau, yakni dengan penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara.

Tugas besar menanti perusahaan pembiayaan infrastruktur pelat merah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dalam rangka ikut menyukseskan agenda percepatan transisi energi di Tanah Air. Sejalan dengan peluncuran Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform pada Side Event G20, Bali, Senin (14/11/2022), PT SMI yang juga merupakan BUMN berstatus special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan itu, akan berperan sebagai ETM Country Platform Manager. 

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengungkap bahwa peluncuran ETM Country Platform merupakan pijakan awal untuk merancang kerangka kerja pembiayaan dan investasi untuk program ETM, salah satunya program pensiun dini (early retirement) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. 


4. Tranformasi Digital

G20 mendorong dukungan sistem pembayaran untuk menyiapkan perekonomian pasca pandemi yang berbasis digital, yakni berupa Central Bank Digital Currencies (CBDC) dan Regional Payment Connectivity (RPC) di Asean.

Di sela-sela KTT G20 Bali, Bank Indonesia (BI) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk menghubungkan sistem pembayaran dengan 4 bank sentral negara Asean lainnya, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT).

Kerja sama antara 5 bank sentral Asean tersebut guna mewujudkan dan mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif, di kawasan.


5. Dukungan Pembiayaan dan Penanganan Utang Negara Miskin

G20 menyepakati dukungan ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) dengan dana terkumpul US$81,6 miliar. Lalu, terdapat langkah penanganan krisis utang negara miskin dan berkembang melalui Common Framework for Debt Treatment.

Selain itu, Indonesia mendorong pembahasan terkait dengan penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin, yang melonjak signifikan selama pandemi Covid-19.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Wempi Saputra menyampaikan bahwa isu restrukturisasi utang tersebut diharapkan segera bisa diputuskan, guna mempercepat pemulihan ekonomi global, khususnya bagi negara miskin.

“Akibat pandemi, total utang yang dimiliki negara berkembang dan miskin mencapai US$12,9 miliar sejak tahun lalu,” katanya, Selasa (15/11/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper