Bisnis.com, Jakarta - Forum Bisnis 20 (B20), forum dialog antara komunitas bisnis global di dalam Presidensi G20, memberi dukungannya untuk inklusi ekonomi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor yang terpinggirkan secara ekonomi.
Ketua Forum B20 Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dukungan tersebut merupakan capaian tersendiri bagi B20 Indonesia. Pasalnya, dalam penyelenggaraan B20 sebelumnya, dukungan terhadap UMKM kurang begitu menggema.
“Karena diselenggarakan negara-negara berpenghasilan tinggi di G20 tersebut tidak terlalu menonjolkan kebutuhan pemberdayaan daripada UMKM sehingga situasi dari keterwakilan yang sangat terbatas terhadap kepentingan dan perspektif pelaku usaha dari negara berkembang dan UMKM dalam B20 sebelumnya,” ujar Shinta dalam seminar B20 Indonesia: MSMEs Digitalization Places Indonesian MSMEs in Global Supply Chains yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (28/10/2022).
Shinta menyampaikan, B20 telah terbentuk sejak 2011. Misi utamanya adalah untuk mewakili pandangan dan kepentingan dari komunitas bisnis negara-negara G20. Dalam kepresidenan B20 Indonesia melibatkan lebih dari 1.200 CEO yang berasal dari 40 negara dan lebih dari 15 latar belakang industri, 37 persen di antaranya perempuan.
Shinta mengatakan, di antara semua isu yang dibahas dalam B20, isu inklusi ekonomi merupakan salah satu capaian terbesar B20 Indonesia.
“B20 Indonesia berupaya mendukung pemulihan, pertumbuhan, dan inklusi atau kepesertaan UMKM dalam ekonomi global untuk peningkatan kesejahteraan bersama dan meningkatkan ketahanan ekonomi,” tegasnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu menjelaskan bahwa dalam perspektif B20, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan, tidak hanya bagi perekonomian Indonesia tetapi juga ekonomi global, baik negara maju maupun negara berkembang.
Menurutnya, UMKM adalah entitas usaha dengan dengan presentase terbesar dalam perekonomian, penyumbang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), dan lapangan kerja terbesar di seluruh negara-negara G20.
“Sayangnya, UMKM mengalami tekanan yang lebih besar dibanding ekonomi yang lain selama pandemi. Meskipun UMKM mendapatkan bantuan dalam bentuk keuangan, pinjaman, dan keringanan pajak untuk pulih dari krisis pandemi, ini tidak cukup untuk memastikan UMKM terus tumbuh dalam jangka panjang,” jelas Shinta.
Karena itu, lanjut Shinta, UMKM dihadapkan pada tantangan baru, yakni tuntutan pasar untuk melakukan dekarbonisasi, internasionalisasi, dan digitalisasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan baru itu, B20 Indonesia memprioritaskan dukungan yang komprehensif dan holistik kepada UMKM dan pelaku usaha lainnya.
Shinta menegaskan bahwa dukungan dalam inklusi ekonomi dan pemberdayaan UMKM dilakukan secara konkret dan didukung oleh satuan tugas di B20 Indonesia.
“Sebagai contoh satuan tugas untuk energi keberlanjutan dan iklim meningkatkan kemampuan bagi UMKM untuk melakukan dekarbonisasi dan pembiayaan upaya oleh UMKM. Satuan tugas ketenagakerjaan dan pendidikan mendorong adanya dukungan yang secara khusus menargetkan bagi UMKM dalam hal edukasi kewirausahaan untuk pertumbuhan usahan dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.
Selain itu, di dalam kelompok women in business, kata Shinta, juga dilakukan pemberdayaan UMKM dan pekerja yang dipimpin perempuan sebagai sektor ekonomi termasuk yang informal dan pedesaan. Terakhir, terdapat satuan tugas perdagangan dan investasi B20. Tugasnya meliputi, meningkatkan akses pendanaan dan menciptakan iklim kebijakan yang memudahkan investor dan institusi memberi pinjaman untuk UMKM dan pebisnis perempuan untuk berdagang dan meningkatkan skala usaha.
“Kedua mempromosikan yang lebih dalam terhadap inklusi UMKM dalam rantai pasok domestik, regional, dan global dengan mengadopsi model kerja sama ekonomi ekosistem rantai pasok yang inklusif,” pungkas Shinta.
