Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat mengkritik pembangunan light rail transit atau LRT di Palembang dengan nilai proyek Rp9 triliun, yang belum dibutuhkan untuk transportasi masyarakat sekitar.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan dia sempat mengkritik pembangunan LRT yang disebutnya belum dibutuhkan untuk masyarakat di sana. Namun, opininya kalah dengan kepentingan politik untuk menyukseskan event Asian Games yang amat kuat.
"Nah, sekarang apa yang terjadi? Nggak ada penumpangnya, itu Rp9 triliun," ujarnya di Fablab Correctio Jababeka, Cikarang, Jumat (21/10/2022).
LRT tersebut juga diklaim hanya menjadi fasilitas pendukung dalam agenda Asian Games 2018. Dia melihat adanya kegagalan dalam mengambil keputusan dalam pembangunan transportasi massal itu.
"Saya kasih tau kegagalan decision Rp9 triliun itu LRT Palembang. Decision based-nya political decision, not planning decision. Ini karena mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," kata Ridwan Kamil.
Sementara itu, berdasarkan data PT KAI, selama tiga tahun terakhir, pelanggan LRT Sumsel tercatat terus mengalami peningkatan. Pada 2021, total pelanggan LRT Sumatera Selatan sebanyak 1.598.665 pelanggan atau rata-rata 4.380 pelanggan per hari. Capaian tersebut naik 51,7 persen dibanding 2020 yaitu sebanyak 1.053.492 pelanggan atau rata-rata 2.878 pelanggan per hari.
Baca Juga
Sebelumnya, salah satu pengembang di koridor timur Jakarta meminta restu untuk menambah moda transportasi MRT (mass rapid transit) yang dapat menyambungkan dengan kawasan DKI Jakarta.
Terkait hal itu, Kang Emil menekankan perlunya pertimbangan dan kepastian akan seberapa besar potensi penumpang di kawasan tersebut. Alih-alih MRT, dia lebih menawarkan untuk penggunaan busway.
"Kok Jakarta berhasil? Ya dia padat kok [populasi]. Makanya yang paling realistis hari ini ada koneksi aja ke Cikarang kan, kereta lebih banyak atau ditarik lagi ke daerah lain. Saya bisa bantu bikinin stasiun," ungkapnya.
Jika memang angkutan massal MRT dibutuhkan, Kang Emil meminta 21 pengembang di kawasan Cikarang untuk berkumpul dan membuat kajian detail terkait kesiapan populasi.
"Tentukan rutenya mau mulai dari mana, kan MRT bukan interregion. MRT itu 1 triliun per kilometer. Kalau 22 km mungkin pemerintah daerah nggak akan kuat. Semua pembangunan MRT itu pun biaya federal pemerintah pusat," terangnya.
