Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan minat calon investor untuk berinvestasi pada industri hilir timah belakangan meningkat drastis seiring dengan rencana pemerintah untuk menyetop ekspor balok timah (tin ingot) yang dijadwalkan efektif akhir tahun ini.
Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera mengatakan, minat investasi itu bakal berfokus untuk pengembangan produk akhir olahan tin ingot di tengah potensi limpahan komoditas bernilai tambah tinggi tersebut di pasar domestik mendatang.
“Kami sudah melakukan penetrasi pasar, sudah cukup banyak calon investor yang tertarik untuk masuk ke dalam hilirisasi timah ini. Konsepnya hilirisasi ini mesti menciptakan lapangan kerja dengan berkolaborasi dengan pelaku usaha nasional dan lokal,” kata Heldy saat diskusi panel Indonesia Tin Conference 2022 di Hotel Grand Hyatt, Rabu (19/10/2022).
Di sisi lain, Heldy mengatakan, kementeriannya telah menyusun peta jalan hilirisasi timah dengan asumsi pascalarangan ekspor mendatang. Peta jalan itu ikut mengidentifikasi kegiatan ekspor dan impor industri timah domestik, serta potensi pengembangan produk hilir di daerah.
Hanya saja, dia enggan memerinci target investasi yang mesti diamankan untuk meningkatkan kapasitas serapan industri hilir yang saat ini baru di angka 5 persen dari keseluruhan produksi.
“Kami sudah lihat pohon industrinya mana yang kita sudah ada, mana yang kita belum ada. Kami akan hitung juga berapa uang yang dibutuhkan di sana untuk membangun industri,” tuturnya.
Baca Juga
Adapun, pemerintah lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola serta perdagangan timah domestik seiring dengan rencana pelarangan ekspor balok timah (tin ingot) yang dijadwalkan efektif akhir tahun ini.
Keputusan audit itu diambil lewat rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Agustus 2022 lalu terkait dengan tindak lanjut larangan ekspor tersebut. Rencananya audit itu berjalan selama 3 bulan mendatang sejak ditugaskan kepada BPKP Agustus 2022 lalu.
“Pemerintah sudah menugaskan BPKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap tata niaga dan kelola industri timah ini, tujuannya untuk meluruskan apa yang tidak lurus,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin saat membuka Indonesia Tin Conference 2022 di Hotel Grand Hyatt, Rabu (19/10/2022).
Audit itu, kata Ridwan, bakal menyisir dari sisi hulu penambangan berkaitan dengan pengelolaan izin usaha pertambangan, midstream yang meliputi kapasitas pemurnian hingga penetrasi industri hilir untuk menyerap serta menjual produk jadi olahan balok timah tersebut.
“Kami sudah mewajibkan semua smelter untuk melaporkan sumber bijih timah yang mereka gunakan dengan demikian kami harapkan walaupun pelan-pelan kita bisa menuju pada praktik yang lebih legal,” kata dia.
Kementerian ESDM melaporkan produksi timah di dalam negeri mencapai 34.610 ton pada 2021. Adapun, realisasi ekspor mencapai 28.250 ton atau 98 persen dari keseluruhan produksi saat itu. Di sisi lain, Kementerian ESDM menargetkan produksi logam timah mencapai 70.000 ton logam timah pada 2022. Sementara itu, realisasi produksi sudah mencapai 9.654,72 ton dan penjualan sudah menyentuh 9.629,68 ton per Mei 2022.
Di sisi lain, rata-rata harga timah murni batangan sepanjang 2015 hingga 2022 berada di posisi US$22.693 per ton. Adapun, sejak 2 tahun belakangan, harga timah murni batangan itu melonjak di angka US$30.207 per ton pada 2021 dan US$41.256 per ton pada April 2022 lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
