Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat memprediksi neraca dagang Indonesia akan terus melemah ke depannya seiring ancaman resesi negara-negara tradisional tujuan ekspor Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor nonmigas September 2022 mencapai US$23,48 miliar, turun 10,31 persen dibanding Agustus 2022, tetapi naik 19,26 persen jika dibanding ekspor nonmigas September 2021.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Muhammad Faisal menuturkan pemerintah perlu terus menggenjot diversifikasi ekspor yang lebih serius ke negara-negara non-tradisional. Sebab, jika terus-menerus bergantung terhadap ekspor ke negara-negara tradisional, pertumbuhan ekspor Indonesia bakal terkoreksi.
“Saat ini pertumbuhan ekspor ke pasar tradisional jauh lebih tinggi dibanding ke pasar non-tradisional. Nah ini diversifikasi ke nontradisionalnya yang kurang berjalan baik,” ujar Faisal kepada Bisnis, Senin (17/10/2022).
BPS mencatat negara tujuan ekspor nonmigas pada September 2022 terbesar adalah ke Tiongkok, mencapai sebesar US$6,16 miliar. Disusul Amerika Serikat sebesar US$2,11 miliar dan Jepang sebesar US$2,10 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 44,17 persen. Sementara itu, ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US$4,45 miliar dan US$1,81 miliar.
Kinerja ekspor Indonesia ke negara-negara tradisional justru melambat seperti ke India, Amerika Serikat, Malaysia, Belanda dan Pakistan. Ekspor ke India turun US$722,1 juta secara mtm dengan penurunan terbesar pada komoditas lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), HS 27, serta kimia anorganik (HS 28)
“Untuk bisa mengatasi itu mau tidak mau karena yang mengalami tekanan adalah negara-negara mitra tradisional kita. Jadi mesti melakukan upaya diversifikasi yang lebh serius lagi ke negara-negara nontradisional. Jadi ketika bergantung ke negara-negara nontradisional saja akan terkena dampaknya yang lebih besar,” ungkap Faisal.
Baca Juga
Menuru dia, untuk bisa mengekspor ke pasar non tradisional ini harus ada komunikasi yang bagus dari pihak privat sektor atau asosiasi dengan pemerintah. Sebab, informasi terkait dengan negara-negara tujuan ekspor non tradisional itu butuh difasilitasi pemerintah.
“Jadi misalkan, bagaimana mereka mengetahui bahwa kalau mereka mau mengekspor ke suatu negara non tradisional, nah buyersnya, kepastian, keuangan keamanan dan lain-lain perlu adanya fasilitasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, pihak Indonesia di luar seperti atase perdagangan, KBRI, harus ada fasilitasi seperti itu. Jadi tidak bisa swasta berjalan sendiri,” ujar Faisal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
