Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Inggris Liz Truss resmi membatalkan rencananya untuk tidak menaikkan pajak korporasi tahun depan, tidak lama setelah dia memecat Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng dan menggantikannya dengan Jeremy Hunt.
Dilansir dari Bloomberg pada Jumat (14/10/2022), pembatalan ini bertolak belakang dengan kebijakan yang diambil akhir September lalu, ketika Kwarteng mengumumkan program besar-besaran pemotongan pajak yang tidak didanai.
Dihadapkan dengan tidak adanya kejelasan mengenai bagaimana pemerintah memenuhi pemotongan pajak tersebut, pelaku pasar mendorong poundsterling ke rekor terendah terhadap dolar dan memaksa Bank of England melakukan intervensi darurat untuk menopang pasar obligasi.
Pembatalan kebijakan pembekuan pajakn perusahaan ini diperkirakan meningkatkan penerimaan negara Inggris hingg 18 miliar poundsterling per tahun.
“Jelas bahwa bagian dari anggaran mini kami berjalan lebih jauh dan lebih cepat dari yang diharapkan pasar. Jadi cara kami menyampaikan misi kami saat ini harus berubah,” jelas Truss dalam konferensi pers singkat setelah keputusan, Jumat (14/10).
Dengan keputusan Truss ini, berarti pajak korporasi sekarang akan naik dari 19 persen menjadi 25 persen pada 2023, seperti yang telah direncanakan oleh pendahulunya, Boris Johnson.
Baca Juga
Dia sekarang berharap keputusannya yang dapat meningkatkan penerimaan hingga 67,5 miliar poundsterling selama lima tahun ke depan, bersama dengan penunjukan Hunt, akan cukup untuk menenangkan kekhawatiran pasar.
"Apa yang saya lakukan hari ini adalah memastikan bahwa kita memiliki stabilitas ekonomi di negara ini," kata Truss.
Truss mengatakan Jeremy Hunt sebagai Menkeu adalah seseorang yang memiliki visi yang sama dengannya, yaitu pertumbuhan yang ekonomi dengan pajak rendah. Tetapi ia menyadari bahwa dirinya dan Hunt perlu menyampaikan misi ekonomi dengan cara yang berbeda.
_1664586373.jpg?w=348&h=261)
