Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak akan merevisi target angka kemiskinan ekstrem di 0 persen dan optimistis target tersebut dapat tercapai pada 2024 mendatang.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan terpengaruh dengan hasil laporan terbaru Bank Dunia. “Buat kami itu bukan hal yang baru, dan kami tidak perlu terpengaruh dengan hal itu. Kami konsisten aja dengan apa yang kami lakukan dengan menggunakan data-data yang kamai percayai. Itu baik buat kita? Kita kejar,” kata Pungky saat ditemui di Hotel The Westin, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2022).
Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merevisi target penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024. Pemerintah, lanjut dia, memilih untuk konsisten dengan kebijakan tersebut dan berusaha untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem.
“Tidak akan pernah kami revisi. Kami tidak akan terpengaruh dengan perubahan perhitungan siapapun. Kalau kami menargetkan 0 persen di 2024, kami kerjakan,” tegasnya.
Bank Dunia dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa dunia akan sulit untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem pada 2023. Hal tersebut dipicu oleh adanya pandemi Covid-19 dan juga konflik di Ukraina.
Hingga akhir 2022, Bank Dunia mencatat sebanyak 685 juta orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Ini akan menjadikan 2022 sebagai tahun terburuk kedua setelah 2020 untuk pengurangan kemiskinan dalam dua dekade terakhir.
Baca Juga
“Kemunduran ini terjadi ketika kecepatan kemajuan menuju pengentasan kemiskinan sudah melambat,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Senin (10/10/2022).
Sebelum 2020, mereka menilai dunia sudah secara signifikan keluar dari jalur tujuan global untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem pada 2030.
Adapun laporan ini memperkirakan 7 persen dari populasi dunia, atau sekitar 574 juta orang masih berjuang dalam kemiskinan ekstrem pada 2030.
“Itu jauh dari tujuan global yakni 3 persen pada 2030,” tulis Bank Dunia.
