Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemda Papua Belum Dapat Jatah 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Menteri Bahlil

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut 10 persen jatah saham pemerintah daerah Papua di PT Freeport Indonesia belum diambil alih dari PT Inalum (Persero).
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 06 Oktober 2022  |  21:23 WIB
Pemda Papua Belum Dapat Jatah 10 Persen Saham Freeport, Ini Kata Menteri Bahlil
Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia memberikan orasi ilmiah di Gedung Graha Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). - Tangkapan layar Youtube Kementerian Investasi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan, BUMN Holding Industri Pertambangan, Mining Industry Indonesia atau MIND masih menahan 10 persen jatah saham pemerintah daerah di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah daerah lantaran belum terbentuknya badan usaha milik daerah (BUMD) Papua hingga saat ini.

BUMD Papua itu nantinya berfungsi untuk mengambil alih bagian saham 10 persen di PT Freeport Indonesia yang sudah ditetapkan kepada masing-masing 7 persen untuk Pemerintah Kabupaten Mimika dan sisanya 3 persen untuk Pemerintah Provinsi Papua.

“Dari 10 persen dividen itu belum bisa disalurkan dan sekarang ditahan di MIND ID gara-gara kesalahan kita belum membuat BUMD itu. Apakah salah Freeport McMoRan dan PTFI? Tidak mereka sudah selesaikan kewajibannya kok,” kata Bahlil saat memberi Orasi Ilmiah PTFI di Universitas Cendrawasih, Jayapura, Kamis (6/10/2022).

Bahlil meminta agar pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan pembentukan BUMD tersebut untuk dapat menyelesaikan administrasi penyaluran dividen atas operasi PTFI di Mimika.

Seperti diketahui, kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2 persen yang sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX). Adapun, saham milik pemerintah itu tertuang dari kepemilikan 26,24 persen PT Inalum (Persero) dan 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

Saat ini, saham PT IPMM 100 persen dimiliki oleh PT Inalum (Persero) atau MIND ID. Untuk mengalihkan bagian saham ke BUMD Papua, Inalum akan melepas sahamnya di PT IPMM sebesar 40 persen.

“Pemda Papua dan Timika sampai saat ini belum menyelesaikan BUMD untuk menampung 10 persen saham tersebut. Jangan lagi ada kesan seolah-olah ini Papua ditipu Jakarta, ini judulnya sekarang Papua tipu Papua,” kata dia.

Selain itu, dia juga menyayangkan sejumlah pembahasan bersama dengan pemerintah daerah terkait dengan percepatan pembentukan BUMD itu yang dianggap lambat.

“Saya rapat empat kali dan saya frustasi tujuh suku itu hanya meminta direksinya masuk satu dua orang dengan komisaris,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mimika menuntut MIND ID segera memberikan hak kepemilikan saham PT Freeport Indonesia kepada daerah itu. Sebagai lokasi penambangan PT Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten Mimika menuntut realisasi porsi saham sebesar 7 persen dari proses divestasi yang telah tuntas dilakukan pemerintah melalui Inalum sejak beberapa tahun silam.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyebut bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan porsi saham PTFI yang telah disepakati. Lambannya proses tersebut sampai membuat Bupati Eltinus menganggap jatah saham PTFI untuk Mimika sudah tidak ada.

“Papua memang sudah mendapat jatah 10 persen saham PTFI yang akan dibagi ke provinsi 3 persen dan kabupaten 7 persen, namun sampai sekarang pemerintah kabupaten belum mendapat saham yang sudah disepakati itu. Kami menganggap bahwa 7 persen saham untuk Mimika sudah tidak ada,” katanya melalui keterangan resmi belum lama ini.

Meski begitu, Pemerintah Mimika menganggap belum terealisasinya kepemilikan pemerintah daerah terhadap PTFI hingga saat ini tidak adil. Terlebih MIND ID yang menjadi entitas baru Inalum setelah menjadi holding BUMN pertambangan diklaim telah mendapatkan dividen sebesar Rp15 triliun dari PTFI pada tahun ini.

“Masyarakat harus sejahtera dari hasil tambang karena di mana-mana di seluruh dunia, masyarakat sekitar lingkar tambang harus sejahtera. Tambang harus berguna untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi buta huruf dan membangun fasilitas kesehatan bagi rakyat Mimika,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan, perseroan sudah membayarkan dividen kepada BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID atau Mining Industry Indonesia mencapai Rp15 triliun untuk tahun 2022.

Hanya saja, dia menegaskan, alokasi lebih lanjut pembagian dividen kepada pemerintah kabupaten dan provinsi yang masing-masing mendapat porsi 7 persen dan 3 persen menjadi kebijakan dari MIND ID.

“Dividen kami sudah bayarkan dividen kami yang mengelola MIND ID,” tuturnya kepada Bisnis selepas acara Orasi Ilmiah PTFI di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (5/10/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

freeport indonesia bahlil lahadalia ptfi
Editor : Denis Riantiza Meilanova
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top