Bisnis.com, JAYAPURA--Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membeberkan, pemerintah tengah membahas rencana spesifik untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Komitmen itu disampaikan untuk memastikan nilai tambah atau hilirisasi tembaga dari PTFI dapat berdampak efektif bagi masyarakat lokal.
Bahlil mengatakan, rencana itu belakangan tengah digodok intensif oleh pemerintah lewat sejumlah skenario. Misalkan, Bahlil menerangkan, PTFI mesti dapat meningkatkan kembali produksi konsentrat tembaga miliknya untuk dapat dimurnikan dan diolah lebih lanjut di Papua.
“Kami lagi berusaha untuk smelter di Papua itu bisa terjadi kalau produksinya dinaikkan, ini dalam pembahasan sudah saya sampaikan di tingkat internal pemerintah,” kata Bahlil selepas Orasi Ilmiah PTFI di Universitas Cendrawasih, Jayapura, Kamis (6/10/2022).
Bahlil mengatakan, kedua smelter yang saat ini dimiliki PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur dipastikan dapat menyerap keseluruhan produksi bijih tembaga saat ini di angka 3,3 juta ton. Dengan demikian, dia menggarisbawahi, peningkatan produksi bijih tembaga mesti dilakukan untuk membuka smelter baru di Papua.
“Sekarang kami lagi bentuk strateginya karena kalau 3 juta ton konsentrat sekarang ini sudah ter-cover di dua smelternya, yaitu yang eksisting 1,3 juta ton dan yang baru 1,7 juta ton,” tuturnya.
Dia berharap rencana itu dapat segera direalisasikan menyusul pembangunan smelter di Papua menjadi krusial belakangan ini untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat lokal di sekitaran operasional PTFI.
Baca Juga
“Karena smelter ini bentuk identitas, marwah Papua dalam konteks pengelolaan atau hilirisasi tambang, saya dapat memahami perasaan teman-teman di sini,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua menginginkan agar PT Freeport Indonesia dapat melakukan pembangunan smelter di Papua, alih-alih di tempat lain.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa pun mempertanyakan rencana pembangunan smelter tembaga Freeport di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara yang saat ini menjadi opsi dari alternatif pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur.
"Ke Halmahera itu indikatornya apa sampai ke sana. Pak Gubernur sudah bicara harus bangun smelter di Papua untuk menyejahterakan rakyat Papua. Kalau sesuai ketentuan, smelter memang harus dibangun di Papua, tidak tempat lain karena Freeport di Timika, Papua," ujar Doren dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (31/3/2021).
Dia mengklaim bahwa ketersediaan pasokan air dan listrik di Papua cukup besar untuk memenuhi kebutuhan smelter. Oleh karena itu, dia berharap Pemprov bersama dengan MIND ID sebagai pemegang saham Freeport dan Kementerian ESDM berkomitmen untuk bisa membangun smelter di Papua.
Adapun, bila smelter dilanjutkan untuk dibangun di Gresik, Jawa Timur sesuai rencana awal, pihak Pemprov Papua dapat menghormati keputusan tersebut. Namun, Pemprov Papua juga berharap agar sebagian kapasitas dari smelter yang direncanakan dapat dibangun di Papua.
"Kalau di Gresik tidak apa-apa, kami hormati itu karena sudah duluan bangun. Tapi tadi 3 juta ton [kapasitas], misal sekarang kasih 1,5 juta ton di Gresik, 1,5 ton dikasih ke Papua," kata Doren.
