Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Temuan BPK 2022: Potensi Kerugian Negara Rp17,3 Triliun!

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I/2022. Potensi kerugian negara diprediksi mencapai Rp17,3 triliun.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 04 Oktober 2022  |  17:30 WIB
Temuan BPK 2022: Potensi Kerugian Negara Rp17,3 Triliun!
Ketua BPK Isma Yatun - Setpres
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan. Adapun, ketidakpatuhan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp17,3 triliun. 

Hal tersebut terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2022 yang baru saja dipublikasikan. 

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan bahwa sebanyak 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp17,33 triliun, dan 538 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,04 triliun.

"Permasalahan ketidakpatuhan terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan sebesar Rp17,33 triliun," katanya dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022, Selasa (4/10/2022).

Sementara itu, ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 permasalahan. Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan, tindak lanjut entitas dengan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset baru sebesar Rp2,41 triliun atau 13,9 persen. 

Isma menjelaskan IHPS I Tahun 2022 memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, 132 laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Di sisi lain, sebanyak 4 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu LK Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

Opini WDP juga masih diberikan pada 1 dari 39 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) tahun 2021 yang diperiksa BPK.

Selain itu, BPK juga memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Dari 542 Pemda, Isma mengatakan 1 Pemda belum menyampaikan LKPD tahun 2021 kepada BPK untuk diperiksa, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. 

Dari 541 Pemda, sebanyak 500 Pemda memperoleh opini WTP atau mencapai 92,4 persen, 38 Pemda memperoleh opini WDP sebanyak 7 persen, dan 3 Pemda memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat/TMP sebanyak 0,6 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpk temuan bpk kerugian negara
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top