Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PLN Gandeng Jepang dan China Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

PLN menandatangani nota kesepahaman dengan China dan Jepang untuk pengembangan teknologi pembangkit yang ramah lingkungan.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 26 September 2022  |  15:53 WIB
PLN Gandeng Jepang dan China Kembangkan Teknologi Rendah Karbon
Pekerja membersihkan panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (2/2/2021). - ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Kyudenko Corporation dan China Renewable Energy Engineering Institute (CREEI) untuk pengembangan teknologi pembagkit rendah karbon di Indonesia.

Kerja sama itu tertuang lewat penandatanganan beberapa nota kesepahaman (MoU) antara PLN dengan mitra terkait pada 22 September 2022 lalu di Bali.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN membuka kolaborasi seluas-luasnya guna menghadapi krisis energi dan perubahan iklim.

Darmawan menerangkan aliansi strategis mutlak diperlukan guna membangun kapasitas energi nasional demi mengembangkan teknologi pembangkit yang ramah lingkungan.

“Menuju net zero emission 2060, diperlukan teknologi yang dapat menggantikan pembangkit fosil untuk memikul beban dasar maupun menunjang stabilitas sistem, termasuk suplai listrik untuk daerah remote atau kepulauan. Kajian mendalam akan dilakukan PLN pada manajemen sistem energi di remote area,” kata Darmawan lewat siaran pers dikutip Senin (26/9/2022).

Darmawan optimistis kerja sama dengan ketiga mitra strategis itu akan membantu pengembangan energi bersih di wilayah terisolir di Indonesia. Dengan demikian, dia berharap, pengembangan teknologi rendah karbon itu dapat menjamin pasokan listrik ke sejumlah daerah mendatang.

“Diharapkan hasil kajiannya dapat memberikan gambaran dan model rencana peningkatan bauran EBT di daerah yang terisolir hingga 100 persen,” ujarnya.

Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris Yahya menambahkan pemerintah telah berkomitmen melakukan transisi energi secara bertahap sampai tahun 2060. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan pembangkit listrik berbasis fosil tidak akan ada lagi, untuk itu perlu segera dipikirkan penggantinya.

“Saat ini kapasitas EBT kita sekitar 8,5 GW, itu belum memaksimalkan potensi yang kita punya. Sehingga perlu kita breakdown lagi untuk pengembangan tenaga surya, geothermal, air, angin, hingga laut,” ujarnya.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan penandatanganan MoU tersebut adalah wujud komitmen PLN dalam pengembangan sistem EBT yang andal di Indonesia.

Berikut ini 3 kesepakatan kerja sama studi teknologi EBT:

1. PLN bersama JICA dan Kyudenko Corporation mengenai Studi Bersama 100 persen suplai listrik dari pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan di area remote.

2. PLN bersama CREEI mengenai Kerja sama dalam Program Dukungan Teknis untuk Teknologi Rendah Karbon dan Perlindungan Lingkungan dan Sosial.

3. PLN bersama Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan dan EBTKE mengenai Program Survey dan Studi Pembangkit Energi Baru Terbarukan.

“Dari MoU dengan CREEI, PLN akan mendapatkan transfer knowledge yang intensif dalam menghadapi transisi energi dan menuju net zero emission. Sementara nota kesepahaman dengan JICA akan memberikan kajian model pengembangan EBT di daerah remote,” kata Wiluyo.

Di sisi lain, PLN juga menjalin kontrak bersama PT Haskoning Indonesia mengenai Layanan Konsultasi ESIA & LARAP Masang II – Hindropower. Wiluyo berharap, dengan kerja sama ini PLN mendapatkan pendanaan dari AFD untuk proyek PLTA Masang I.

Sebelumnya, berdasarkan Aide-mémoire AFD Energy Mission 26/11/2018 – 30/11/2018, AFD mensyaratkan pekerjaan ESIA/LARAP untuk PLTA Masang II sebagai prasyarat pendanaan implementasi proyek.

Wiluyo mengatakan PLN berkomitmen untuk menjalankan kebijakan Lender dalam rangka menyusun rencana proyek kategori A sesuai dengan peraturan untuk pengembangan Studi Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

emisi karbon pembangkit listrik energi baru terbarukan
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top