Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta agar setelah selesai revitalisasi pada awal September 2022, Bandara Halim Perdanakusuma sudah bisa melayani penerbangan reguler terutama menuju rute di bandara yang terdampak signifikan oleh pandemi.
Plt. Dirjen Perhubungan Udara Nur Isnin menjelaskan penutupan sementara Bandara Halim pada Maret-Agustus 2022, dilakukan untuk keperluan revitalisasi bandara. Selain itu, Bandara Halim juga dipersiapkan untuk pelayanan Presidensi G20 Indonesia.
Sementara itu beberapa bandara kecil di Pulau Jawa juga mulai pulih. Sepertinya halnya Bandara Ngloram di Blora, Bandara Jenderal Soedirman di Purbalingga dan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya. Sebelum terjadinya pandemi dan sebelum Bandara Halim direvitalisasi, bandara-bandara ini sudah beroperasi dan melayani rute penerbangan.
Dengan adanya penutupan sementara Bandara Halim ini, tentunya berdampak kepada sejumlah rute penerbangan pesawat propeller dari Halim menuju bandara-bandara lainnya seperti Ngloram, JB. Soedirman dan Wiriadinata.
“Ini menjadi awal yang baik, sehingga rute-rute penerbangan dari Halim bisa kembali dibuka,” ujarnya dikutip, Rabu (21/9/2022).
Menurutnya memang perlu waktu untuk kembali pada kondisi sebelum pandemi. Apalagi saat ini jumlah pesawat masih sangat terbatas untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia.
Baca Juga
Isnin menjelaskan sebelum pandemi, jumlah pesawat yang siap beroperasi, tinggal menyisakan 55 persen sampai dengan 60 persen dari jumlah sebelum pandemi pada 2019. Dia pun berharap hingga akhir tahun sudah ada peningkatan jumlah pesawat secara signifikan.
Dia juga menilai bandara seperti halnya infrastruktur transportasi yang lain, tidak bisa langsung melahirkan pergerakan dan mobilitas dalam jangka waktu pendek.
Menurutnya, manfaat kehadiran bandara akan terasa ketika dalam jangka menengah dan jangka panjang, pada saat mobilitas masyarakat makin tinggi dan butuh pilihan transportasi yang cepat dan aman.
Kendati demikian, dia yakin bahwa dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik antar Kementerian/Lembaga terkait, dan melibatkan pemerintah daerah serta stakeholder penerbangan, upaya pemulihan ini akan berjalan dengan baik.
