Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp95 triliun dalam rangka mendukung ketersediaan hingga peningkatan kualitas pangan di 2023.
Anggaran tersebut mencakup anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp72,9 triliun dan Transfer ke Daerah atau TKD Rp22,1 triliun.
“Di bidang ketahanan pangan ini, kita akan menganggarkan Rp95 triliun untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (20/9/2022).
Isa menuturkan, anggaran ketahanan pangan tersebut naik sebesar 0,9 persen dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp94,1 triliun. Anggaran ketahanan pangan sempat mengalami penurunan pada 2020 yang hanya Rp73,6 triliun dibandingkan 2019 di Rp100,2 triliun.
Dia juga menyampaikan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan bakal mencakup program untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis, serta mendorong terciptanya sumber daya manusia atau SDM yang berdaya saing di bidang pertanian dan perikanan.
Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan kepada beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Bappenas.
Disamping itu, target pemanfaatan anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) meliputi kawasan kedelai 350.000 hektar, bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan 118 juta ekor, serta chest freezer atau peti belut 300 unit.
Kemudian, kawasan fasilitas penerapan budidaya padi sekitar 279.000 hektar dan kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung sekitar 40.000 hektar.
Juga, pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 23 unit dan bendungan baru 7 unit, pembangunan jaringan irigasi 6.900 hektar, rehabilitas jaringan irigasi 98.700 hektar melalui Kementerian PUPR, dan 3.213 hektar melalui Kementerian Pertanian.
