Bisnis.com, JAKARTA- Sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah, PT Phapros Tbk. (PEHA) dan beberapa pelaku industri farmasi lain mensubtitusi bahan baku obat atau BBO dari impor menjadi lokal mulai September 2022.
Pada Juni 2022 lalu, beberapa perusahaan telah menyampaikan komitmen untuk mengganti BBO impor menjadi lokal yang ditargetkan bisa dilakukan secara masif pada September 2022.
Perusahaan tersebut antara lain, PT Dexa Medica, PT Dipa Pharmalab, PT Phapros Tbk. (PEHA), PT Novell Pharmaceutical Laboratories, PT Pertiwi Agung, PT Otto Pharmaceutical, PT Lapi Laboratories, dan PT Meprofarm.
Adapun, rencana tersebut merupakan ambisi pemerintah bersama PT Bio Farma (Persero), induk dari dua emiten farmasi, PT Indofarma Tbk. (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), berambisi menurunkan impor bahan baku obat (BBO) hingga 20 persen dalam empat tahun ke depan. Saat ini, persentase impor BBO saat ini masih di angka 90 persen.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir membeberkan pemerintah sudah memiliki peta jalan produksi sebanyak 24 BBO di dalam negeri. Dari 24 BBO, sebanyak 12 di antaranya sudah berhasil diproduksi.
Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan potensi bisnis farmasi dengan pemanfaatan BBO lokal memang cukup besar. Hal itu dinilai tidak lepas dari persediaan bahan baku yang berlimpah.
Baca Juga
"Potensi bisnis farmasi dengan bahan baku lokal cukup besar karena Indonesia memiliki biodiversitas terbesar di dunia yang berarti sumber bahan baku obat alami berlimpah," kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (20/9/2022).
Selain itu, sambungnya, kemunculan produsen obat-obatan lokal, terutama obat herbal, dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator kekayaan bahan baku lokal.
Namun demikian, dia juga melihat sejumlah tantangan. Pertama, sebagian riset, uji klinis, dan pendaftaran paten dilakukan di luar negeri. Kedua, investasi pengolahan farmasi memerlukan dana yang tidak kecil.
"Perlu kepastian hukum dan insentif yang menarik bagi kerjasama perusahaan asing dan lokal disektor farmasi," kata Bhima.
Ketiga, ada keterbatasan sumber saya manusia (SDM), khususnya yang menguasai teknologi farmasi modern. Keempat, dukungan melalui pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah cukup rendah.
