Bisnis.com, JAKARTA – Nasib dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menjadi pertanyaan seiring langkah pemerintah menggratiskan pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO) sampai 31 Oktober 2022. Pasalnya, dana BPDPKS berasal dari pungutan ekspor tersebut.
Adapun, pemberlakuan kebijakan tersebut diharapkan dapat memperlancar keran ekspor CPO yang sebelumnya tersendat. Setidaknya, eksportir terbantu dengan bebas PE dari US$200 per ton menjadi US$0 sehingga dapat membeli tandan buah segar (TBS) di petani dengan harga normal.
Sebelumnya, pada awal kebijakan berlaku pada pertengahan Juli 2022, BPDPKS mengklaim bahwa penghapusan sementara PE CPO dan turunannya tidak akan banyak berpengaruh terhadap dana kelolaan.
Meski berarti jumlah dana BPDPKS akan menurun, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal saat ini belum memberikan informasi terkini seberapa aman dana kelolaan dengan perpanjangan insentif tersebut, namun hal terpenting adalah kesejahteraan petani dengan harga TBS yang normal.
“Yang utama adalah terjaganya harga TBS yang berujung kesejahteraan petani kelapa sawit,” ungkapnya, Minggu (18/9/2022).
Sebelumnya, setelah terbukti berhasil mengerek volume, nilai ekspor serta harga TBS, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan tersebut hingga Oktober 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 115/2022 tentang Perubahan atas PMK No. 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kemenkeu. Alhasil, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja ekspor CPO pada Agustus 2022 mengalami peningkatan menjadi 3,6 juta ton dibandingkan dengan Juli sebesar 1,44 juta ton.
Sebagai informasi, BPDPKS menggunakan dana PE untuk melakukan penelitian dan pengembangan sawit, serta subsidi produk turunan minyak sawit untuk stabilisasi harga seperti minyak goreng dan biodiesel.
Selain itu, Achmad juga mengungkapkan bahwa adanya kebijakan tersebut menjadi momentum bagi BPDPKS untuk meningkatkan layanannya dari sisi SDM hingga insentif biodiesel.
“Perubahan kebijakan penyesuaian tarif Pungutan ekspor ini juga merupakan momentum bagi BPDPKS untuk meningkatkan layanannya,” lanjutnya.
Baca Juga
Harga TBS
Harga TBS sudah cukup terangkat dari sebelumnya pada Juni-Juli anjlok di bawah Rp1.000 per kg. Berdasarkan data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) per 14 September 2022, rata-rata harga TBS nasional berada di angka Rp1.724/kg.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) membenarkan dengan penghapusan sementara PE telah memulihkan harga TBS. Terbukti untuk harga TBS petani swadaya di Kalimantan Barat yang dalam satu minggu terakhir naik rerata Rp100-Rp150/kg.
“Di Sekadau, Kalimantan Barat, dari 6 September hingga 14 September [harga TBS] rata-rata naik Rp100-Rp150,” ungkap Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto, Minggu (18/9/2022).
Bukan kali pertama pemerintah memberikan insentif tersebut. Darto mengungkapkan pada 2018, harga TBS juga tergerus. Kemudian pungutan di nol kan saat itu dan diberlakukan lagi pasca Pilpres pada 2019 akhir.
“Dan setelah dinolkan, harga mulai membaik. Sekarang Pun demikian. PE di nol kan, harga TBS mulai meningkat,” jelasnya.
Untuk itu, petani meminta agar pungutan tersebut dihapus karena dengan kata lain, petani memberikan subsidi bagi pengusaha biodiesel.
Sementara dari sisi pengusaha, mereka meminta perpanjangan lagi untuk pembebasan tarif pungutan ekspor (PE) di tengah harga CPO dunia yang cenderung stagnan bahkan menurun.
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono mengungkapkan saat ini harga global tengah melandai akibat pasar yang masih lesu. Untuk itu, Eddy mewakili para pengusaha CPO meminta pemerintah untuk memperpanjang insentif tersebut agar menjaga harga di tingkat lokal dan petani sawit.
“Kalau harga cenderung stagnan seperti saat ini sebaiknya pembebasan PE diperpanjang terlebih dahulu, sebab apabila harga seperti sekarang kemudian diberlakukan kembali PE maka harga lokal akan turun dan harga TBS petani juga akan turun lagi,” kata Eddy, Kamis (15/9/2022).
