Bisnis.com, BELITUNG — Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau PPN Suharso Monoarfa menilai bahwa ibu kota nasional atau IKN tidak mesti menjadi proyek strategis nasional atau PSN, karena berbagai pembangunan di dalamnya sudah termasuk PSN.
Hal tersebut disampaikan Suharso sebagai respons atas adanya permintaan Presiden Joko Widodo agar IKN dijadikan PSN. Suharso berpandangan bahwa tidak masalah jika pembangunan IKN tidak berstatus sebagai PSN.
Alasannya, berbagai pembangunan yang berlangsung di area IKN sudah tergolong sebagai PSN. Misalnya, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi merupakan PSN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Automatically [IKN] itu sudah suatu proyek besar, proyek nasional. Saya kira tidak lagi harus diputuskan seperti itu [sebagai PSN] karena hampir semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalam IKN itu merupakan bagian dari PSN,” ujar Suharso pada Rabu (7/9/2022) di Tanjung Binga, Belitung.
Dia menjelaskan bahwa pembangunan jalan-jalan utama dan bandara pendukung IKN merupakan PSN. Oleh karena itu, menurutnya, status PSN atau bukan tidak akan mengganggu pembangunan IKN.
Suharso pun menyebut bahwa mekanisme pembiayaan pembangunan IKN sudah berjalan lancar, yakni melalui belanja kementerian dan lembaga. Menurutnya, pembiayaan IKN akan tetap berjalan baik dengan kondisi saat ini.
Baca Juga
“Mungkin mulai 2024 sudah langsung oleh [badan] otorita itu sendiri,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk menetapkan IKN menjadi PSN, dalam upaya percepatan pembangunan. Jokowi menilai status PSN akan mempermudah pembangunan IKN.
“Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN, karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (6/9/2022).
Selain memberikan arahan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Jokowi juga meminta agar keseluruhan proyek strategis nasional dapat selesai secara fisik sebelum 2024. Artinya, tersisa waktu sekitar 15—16 bulan untuk menyelesaikannya.
