Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengamat: Menteri PUPR Basuki Minta Subsidi BBM untuk Proyek Kurang Tepat!

Langkah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta subsidi BBM untuk penggarap proyek infrastruktur dinilai kurang tepat seiring membengkaknya ongkos proyek.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 29 Agustus 2022  |  11:09 WIB
Pengamat: Menteri PUPR Basuki Minta Subsidi BBM untuk Proyek Kurang Tepat!
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjai pembangunan proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen pada Sabtu (13/8 - 2022) / Dok. Kementerian PUPR.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR bersama dengan kontraktor dinilai perlu  melakukan negosiasi ulang terhadap kontrak proyek saat ini mengingat adanya kenaikan harga bahan baku, bukan malah meminta subsidi bahan bakar minyak (BBM). 

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menilai para kontraktor dan pemberi kerja atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dapat duduk bersama menyepakati perubahan harga.

Namun, jika pagu anggaran Kementerian PUPR tidak berubah maka pelaksanaan bisa mengurangi lingkup pekerjaan dengan tetap mempertahankan kualitas dan sesuai jadwal kerja, sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu, serta kualitas terjaga.

Dia menilai rencana Kementerian PUPR untuk meminta subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke Pertamina kurang tepat.

"Pembengkakan biaya konstruksi akibat kenaikan BBM, harus disiasati dengan kesepakatan di atas, subsidi tetap diutamakan untuk masyarakat bawah, yang membantu usaha kecil," ujarnya kepada Bisnis, Senin (29/8/2022).

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah mengusulkan rencana subsidi tersebut pada saat rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pekan lalu.

Dia menjelaskan usulan tersebut untuk meminta Pertamina memberikan subsidi harga BBM industri untuk proyek-proyek Kementerian PUPR tertentu yang membutuhkan solar dalam jumlah besar.

“Pertamina akan menurunkan harga industri khususnya untuk proyek-proyek Kementerian PUPR dan Perhubungan dengan nol margin. Pertamina tidak akan mengambil margin untuk proyek-proyek pemerintah ini,” kata Basuki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kementerian PUPR Menteri PUPR pupr KemenPUPR infrastruktur proyek infrastruktur pembiayaan infrastruktur
Editor : Kahfi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top