Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) melakukan efisiensi biaya operasional sekitar Rp6 triliun di tengah kenaikan harga minyak dunia yang ikut berdampak pada beban biaya produksi bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.
"Kami memahami beratnya beban subsidi Pemerintah, untuk itu Pertamina melakukan berbagai program penghematan biaya dalam rangka membantu menurunkan beban subsidi Pemerintah,”kata Nicke melalui siaran pers, Senin (29/8/2022).
Nicke mengatakan kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat lewat subsidi BBM berhasil menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi, peningkatan konsumsi BBM murah itu belakangan menyebabkan beban subsidi pemerintah makin lebar.
Porsi terbesar dalam produksi BBM adalah biaya pembelian minyak mentah, yang mencapai 92 persen dari biaya pokok produksi. Investasi upgrading Kilang Minyak Pertamina yang telah dijalankan dalam 4 tahun terakhir ini, telah berhasil meningkatkan fleksibilitas minyak mentah.
“Artinya, jika selama ini Kilang Pertamina hanya dapat memproses minyak mentah tertentu saja yang harganya mahal, maka mulai tahun lalu sudah mampu memproses minyak mentah dengan sulfur content lebih tinggi yang sumbernya banyak dan harganya lebih murah,” kata dia.
Selain itu, efisiensi energi di seluruh area operasional dari hulu ke hilir, juga memberikan penghematan biaya yang signifikan, selain tentu saja memberikan kontribusi pada penurunan emisi karbon.
Baca Juga
“Terobosan pasca restrukturisasi yang juga signifikan untuk mencapai efisiensi Pertamina Group adalah sentralisasi pengadaan barang dan jasa, serta integrasi dan optimalisasi seluruh aset dari hulu ke hilir,” ungkapnya.
Pertamina Group juga berhasil meningkatkan pendapatan dengan melakukan ekspor produk-produk bernilai tambah tinggi, seperti HVO (D100 berbasis kelapa sawit) dan Low Sulfur Fuel Oil.
“Demand dunia terhadap produk-produk low carbon terus meningkat. Dengan upgrading Kilang yang telah dilakukan, saat ini Pertamina mampu menghasilkan produk-produk tersebut, sehingga berhasil menangkap peluang yang sangat prospektif ini,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan pemerintah tengah konsen untuk menjaga alokasi anggaran subsidi energi tidak lebih dari Rp502 triliun pada tahun ini. Konsen itu menguat beberapa kali dalam kesempatan rapat kabinet beberapa waktu terakhir.
Arah pembahasan kabinet itu menyusul komitmen pemerintah untuk menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir 2022 berada di level bawah 4 persen dari PDB. Apalagi, kata Arifin, penerimaan negara belakangan menyusut akibat efek lonjakan harga komoditas atau windfall yang mulai melandai.
“Kita sekarang masih defisit, kita batasi 3 persen kembali ke UU [APBN 2022] itu memang yang dihadapi oleh pemerintah,” kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (26/8/2022).
Adapun, proyeksi defisit APBN telah diturunkan menjadi 4,50 dalam Perpres 98/2022, dari sebelumnya 4,85 persen berdasarkan UU APBN Tahun Anggaran 2022.
Dengan demikian, Arifin mengatakan, pemerintah masih mengkaji dengan rinci terkait dengan opsi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga pembatasan pembelian Pertalite dan Solar pada paruh kedua tahun ini. Harapannya, alokasi anggaran subsidi energi tidak kembali mengalami kenaikkan dari pagu yang ditetapkan pada APBN tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
