Bisnis.com, JAKARTA - Wacana terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bakal dilaksanakan pemerintah kian santer terdengar. Otoritas moneter dan fiskal mulai menyiapkan strategi serta memitigasi dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat.
Isu kenaikan harga BBM muncul setelah pemerintah blak-blakan terkait kondisi anggaran subsidi energi. Seperti diketahui, pemerintah dan DPR RI menyepakati nominal anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp502,4 triliun pada APBN 2022.
Melonjaknya anggaran subsidi dan kompensasi untuk BBM subsidi, LPG 3 Kg, dan listrik tak bisa dipungkiri lantaran semakin mahalnya harga energi global akibat perang yang terjadi antara Rusia vs Ukraina.
Isu kenaikan harga BBM terus bergulir di lingkup pejabat pemerintahan, mulai dari yang terucap oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Terbaru, Sri Mulyani turut memberikan komentar.
Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan mendapatkan penugasan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menghitung kebutuhan anggaran untuk subsidi energi.
"Bapak Presiden sudah beberapa kali di berbagai kesempatan meminta kami di Kemenkeu untuk menghitung terus, seperti jumlah subsidi kemarin ya, terutama dua yang penting.
Sebetulnya ada empat, yaitu pertalite, solar, LPG 3kg, dan listrik," ujarnya usai rapat dengan Banggar di kompleks Parlemen, Selasa (22/8/2022).
Baca Juga
Sri Mulyani menyatakan bahwa ketika menambah anggaran subsidi energi menjadi Rp502 triliun pada APBN 2022, pihaknya mengasumsikan konsumsi BBM akan mencapai 23 juta kiloliter.
Namun, berdasarkan kalkulasi PT Pertamina (Persero), konsumsinya berpotensi melampaui asumsi awal tersebut.
"Sudah disampaikan oleh Menteri ESDM dan Komisi VII DPR bahwa berdasarkan proyeksi konsumsi yang sekarang sudah terjadi, sampai dengan Juli 2022, kalau tren ini sama sampai akhir tahun akan mencapai 29 juta kiloliter," ucapnya.
Sri Mulyani mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi tersebut. Dia bahkan menyatakan bahwa anggaran subsidi energi Rp502 triliun pada APBN 2022 akan habis karena tingginya tingkat konsumsi energi dan harga minyak global yang masih mahal.
Menurutnya, jika harga minyak, tingkat konsumsi, dan nilai tukar yang ada saat ini terus berlanjut hingga akhir tahun, kebutuhan anggaran subsidi akan melonjak drastis. Dia memperkirakan total anggaran subsidi dapat mencapai Rp700 triliun jika tidak terdapat langkah penanganan.
"Kami perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp198 triliun, di atas Rp502 triliun. Nambah, kalau kita tidak menaikkan [harga] BBM. Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup," ujar Sri Mulyani.
Sebagai gambaran, anggaran Rp700 triliun setara dengan 55 persen penerimaan pajak pada 2021 senilai Rp1.277,5 trili. Jika subsidi melonjak maka 55 persen penerimaan hanya digunakan untuk pembayaran subsidi BBM. Lalu, anggaran Rp700 triliun pun setara dengan 1,5 kali total biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN), yakni Rp466 triliun.
Untuk saat ini, kata dia, pemerintah dihadapkan pada tiga opsi terkait kondisi saat ini. Pertama adalah menaikkan subsidi hingga mendekati Rp700 triliun, seperti perhitungannya—yang akan membebani kondisi fiskal.
Kedua, mengendalikan volume konsumsi BBM, terutama pertalite dan solar. Sri Mulyani menyebut bahwa dalam opsi ini, akan terdapat ketentuan siapa yang bisa dan tidak bisa membeli BBM bersubsidi, juga terdapat pembatasan berapa banyak pembelian BBM bersubsidi oleh setiap orangnya.
"Ketiga, naikkan [harga] BBM-nya," kata Sri Mulyani.
Kejutan Bank Indonesia
Beralih dari gedung DPR RI, di waktu yang sama pelaku pasar menunggu-nunggu hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang digelar pada Selasa (23/8/2022).
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo hadir bersama Deputi Gubernur BI lainnya untuk menyampaikan hasil assessment bank sentral terkait situasi ekonomi terkini secara daring.
Sebelumnya, ekonom dan pelaku pasar memprediksi bahwa BI akan kembali menahan suku bunga acuan pada level 3,5 persen untuk 18 bulan berturut-turut.
Selain itu, Perry menegaskan bahwa pihaknya belum akan menaikkan suku bunga acuan karena inflasi inti tercatat masih relatif rendah. Hal itu disampaikan Perry saat Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 pada Kamis (18/8/2022).
Siapa sangka, Perry Warjiyo justru memberikan kejutan yang tak diduga-duga oleh pelaku pasar. Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin (bps).
"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75 persen," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil RDG BI Bulan Agustus 2022 hari ini, Selasa (23/8/2022).
Selain itu, Perry memandang kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan juga diperlukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Dia juga memprediksi tekanan inflasi makin tinggi jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bakar minyak (BBM) subsidi dalam waktu dekat.
BI memperkirakan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada keseluruhan 2022 dapat mencapai level 5,24 persen. Menurutnya, tingkat inflasi pada komponen inti yang sebelumnya diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran 2 hingga 4 persen, bisa naik hingga level 4,15 persen pada akhir 2022.
“Inflasi inti pada akhir tahun ini bisa sedikit lebih tinggi dari 4 persen, sekitar 4,15 persen. Dengan perkembangan itu, inflasi IHK di atas 5 persen atau 5,24 persen,” katanya.
Dia menjelaskan kenaikan harga komoditas global telah mendorong kenaikan inflasi yang tinggi pada komponen harga bergejolak (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered prices) hingga Juli 2022.
Tingkat inflasi harga bergejolak dan harga yang diatur pemerintah pada Juli 2022 masing-masing tercatat sebesar 11,47 persen dan 6,51 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Meski pemerintah telah menambah subsidi energi hingga Rp502 triliun, katanya, kenaikan BBM nonsubsidi turut memberikan andil pada kenaikan inflasi harga yang diatur pemerintah. Di sisi lain, Perry khawatir tekanan pada inflasi inti akan terus meningkat sebagai dampak dari rambatan kenaikan inflasi pangan dan harga yang diatur pemerintah.
Dia menuturkan perkembangan inflasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan BI untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen pada RDG Agustus 2022.
“Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi dan inflasi volatile food,” kata Perry.
