Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) meminta Komisi VII DPR RI untuk menunda rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan pembahasan krusial menyangkut harga bahan bakar minyak (BBM) yang seharusnya digelar pada Selasa (23/8/2022) siang ini.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menuturkan permintaan itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sebelum rapat komisi digelar.
Berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung Parlemen, Nicke sudah sampai di ruang singgah Komisi VII DPR RI pada pukul 14.10 WIB.
Nicke, bersama dengan sejumlah pentolan fraksi Komisi VII, mengadakan rapat tertutup terkait dengan situasi keuangan Pertamina dan sejumlah isu ihwal BBM bersubsidi. Rapat yang digelar terbatas itu memutuskan RDP ditunda sampai Pertamina menyelesaikan sejumlah data terkini ihwal posisi keuangan perseroan dan proyeksi harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.
Nicke mengaku belum dapat menghadiri RDP yang diundangkan lantaran terdapat sejumlah perubahan pergerakan konsumsi BBM bersubsidi di tengah masyarakat yang belakangan ikut memengaruhi hitung-hitungan pada alokasi subsidi dan kalkulasi soal harga pertalite dan solar.
“Tadi bicara perlu tambah kuota berapa dan harga naik berapa ini kan sedang ada peningkatan konsumsi yang sedang berlangsung dalam tiga empat hari ini,” kata Sugeng saat ditemui di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Selain dari sisi proyeksi konsumsi yang bergeser, Sugeng mengatakan, Pertamina turut konsen pada beban kompensasi dan subsidi yang mesti ditanggung perseroan pada tahun ini. Dengan proyeksi konsumsi yang lebih tinggi itu, Sugeng mengatakan, beban kompensasi dan subsidi bakal melebar pada tahun ini.
“APBN 2022 saja sudah Rp502 triliun lebih, Pertamina yang dapat penugasan juga megap-megap hari ini,” ujarnya.
Dengan demikian, dia meminta, Pertamina untuk menyiapkan data terbaru ihwal proyeksi dari pergerakan konsumsi BBM bersubsidi itu maksimal hingga Kamis (24/8/2022).
“Paling telat Kamis malam, kita akan rapat lagi,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran subsidi energi Rp502 triliun pada APBN 2022 akan habis karena tingginya tingkat konsumsi energi dan harga minyak global yang masih mahal.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dengan Menteri Keuangan, Selasa (23/8/2022). Dia memaparkan realisasi APBN 2021 dan gambaran pelaksanaan anggaran tahun ini.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa tingginya harga minyak global membuat pemerintah harus menaikkan subsidi energi hingga tiga kali lipat tahun ini, menjadi Rp502 triliun. Sayangnya, dana jumbo itu ternyata tidak cukup untuk menahan harga di tingkat masyarakat.
"Dengan harga BBM, minyak dunia yang terus menerus tinggi, Rp502 triliun diperkirakan akan habis dan masih belum mencukupi. Kami memperkirakan apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada tujuh bulan terakhir ini maka Rp502 triliun akan habis dan masih akan ada tambahan lagi," ujar Sri Mulyani di gedung DPR RI, pada Selasa (23/8/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
