Bisnis.com, JAKARTA - Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar makin kuat sejalan dengan makin tingginya tren konsumsi komoditas subsidi tersebut.
Dengan dalih demi menjaga agar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak makin berat karena subsidi, pemerintah pun mulai menyiapkan skema penyesuaian harga bahan bakar tersebut.
Selain itu, terdapat sejumlah berita komprehensif pilihan lainnya yang tersaji di laman BisnisIndonesia.id. Berikut lima berita terbaik pada Senin (22/8/2022).
1. Fakta Kondisi APBN dan Sinyal Kuat Harga BBM Subsidi Naik
Apakah kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan APBN yang disebut-sebut mulai goyah karena makin besarnya alokasi anggaran untuk menyubsidi bahan bakar tersebut?
Dengan tren kenaikan konsumsi BBM subsidi yang makin tidak terkendali padahal harga minyak dunia masih stabil bertengger di level tinggi, membuat anggaran subsidi energi terpaksa ditambah Rp74,9 triliun demi mencegah kenaikan harga energi primer, yakni BBM, elpiji, dan tarif listrik.
Dengan tambahan alokasi subsidi tersebut, total anggaran untuk subsidi energi tahun ini melonjak dari Rp134 triliun menjadi Rp208,9 triliun. Secara keseluruhan APBN harus menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun.
2. Bagaimana China Merajai Pasar Baterai Kendaraan Listrik Dunia?
China telah mendominasi pasar baterai lithium ion yang kini menjadi komponen utama bagi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Kapasitas terpasang untuk baterai kendaraan listrik di China telah mencapai 154,5 GWh pada 2021, naik 142,8 persen secara tahunan. Angka tersebut sama dengan 52,1 persen kapasitas terpasang di dunia, seperti dilaporkan oleh Xinhua pada 29 Juli.
Bisnis taipan Robin Zeng atau Zeng Yuqun, pendiri Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) yang merupakan pemasok baterai kendaraan listrik terbesar di dunia menjadi titik mula China menguasai sektor ini.
3. Balapan Right Issue Emiten Bank, Siapa Layak Dilirik?
Sederet perbankan siap melaksanakan penambahan modal lewat skema rights issue pada paruh kedua 2022. Aksi korporasi ini dipersiapkan untuk mendorong ekspansi bisnis dan kejar tenggat waktu ketentuan modal inti minimum.
Dalam hal ini, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN masing-masing mengharapkan aksi penambahan modal lewat rights issue dapat berlangsung pada kuartal IV/2022.
Misalnya saja, dalam keterbukaan informasi Bank Syariah Indonesia atau BSI menyebutkan perseroan bersiap mengeksekusi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) I dengan menerbitkan maksimal 6 miliar saham baru.
4. Curhat Pinjol Soal Revisi Aturan Pajak Fintech
Pelaku usaha teknologi finansial (tekfin) pendanaan bersama atau peer-to-peer lending atau P2P lending berharap masih ada klasifikasi tertentu dalam aturan perpajakan baru utamanya yang berdampak terhadap bisnis ‘akar rumput.
Adapun beleid perpajakan untuk industri tekfin baru berlaku per 1 Mei 2022, tepatnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Setoran pajak mulai dilaporkan dan dibayarkan per Juni 2022.
Terkhusus P2P lending, terdapat aturan mekanisme pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas imbal hasil atau bunga yang diterima para pemberi pinjaman (lender), di mana pemotongan dilakukan secara langsung oleh setiap platform P2P lending.
5. Menelisik Daerah Penghasil Sawit Terbesar di Indonesia
Kelapa sawit masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Ekspor produk nabati tersebut juga mampu menopang kinerja ekspor dan neraca perdagangan RI selama bertahun - tahun.
Sepanjang 2022, ekspor CPO telah berada di angka US$18,69 miliar untuk periode Januari - Juli. Jumlah ini meningkat 9,15 persen bila dibandingkan dengan periode sama 2021 yang hanya US$17,13 miliar. Sejauh ini, ekspor komoditas tersebut berkontribusi 11,87 persen dari total ekspor non migas Januari - Juli 2022.
Berdasarkan data BPS pada 2021, provinsi dengan luasan lahan perkebunan sawit terbesar adalah Riau dengan area 2,8 juta hektare. Kemudian Kalimantan Barat seluas 2,1 juta hektare disusul Kalimantan Tengah 1,8 juta hektare serta Kalimantan Timur 1,3 juta hektare lahan sawit.
