Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nota Keuangan: Jokowi Ungkap 5 Agenda Utama APBN 2023

Presiden Jokowi mengungkap 5 agenda utama APBN 2023 pada saat pembacaan pidato nota keuangan. Selasa (16/8/2022).
Presiden Joko Widodo tiba di Komplek Parlemen untuk mengikuti sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Jakarta, Selasa (16/8/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden Joko Widodo tiba di Komplek Parlemen untuk mengikuti sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Jakarta, Selasa (16/8/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan 5 agenda utama anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023

Jokowi mengatakan pemerintah mendesain anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023 dengan mempertimbangkan berbagai risiko, termasuk dinamika pendapatan dan belanja. Sementara itu, arsitektur fiskal tahun depan dirancang sebagai fondasi perekonomian dan pendorong produktivitas.

"Pemerintah mengarahkan APBN 2023 untuk mendukung peningkatan produktivitas serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai arahan itu, pemerintah akan fokus mengarahkan APBN untuk 5 agenda utama," ujarnya dlam pidato pengantar Rancangan APBN (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangannya di ruang sidang paripurna DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022). 

Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan. Hal itu sejalan dengan akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi.

"Ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi," ujar Jokowi pada Selasa (16/8/2022).

Keempat, pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor.

Terakhir, pemerintah mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

"Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati," ujar Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper