Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi APBN 2023 sebesar Rp125,2 triliun. Sebanyak Rp34,2 triliun akan disalurkan untuk subsidi rumah rakyat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan anggaran untuk rumah subsidi tersebut meningkat dari tahun lalu sebesar Rp29,1 triliun lewat beberapa program.
"Bantuan pembiayaan perumahan, FLPP dan sebagainya yang tadi sekitar Rp29,1 triliun, tahun depan dialokasikan di BUN itu Rp34,2 triliun," kata Basuki dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, dikutip Selasa (16/8/2022).
Untuk diketahui pembiayaan perumahan ini tersalur melalui pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), PSU, dan bantuan rumah swadaya.
Jika diperinci, target penggunaan APBN 2023 untuk subsidi rumah rakyat melalui FLPP yaitu 220.000 unit, SBUM sebanyak 220.000 unit, SSB sebanyak 754.004 unit, dan Tapera sebanayk 54.924 unit.
"Jadi selain APBN ini sebesar Rp125,2 triliun PUPR juga diberi tanggung jawab untuk membantu pembangunan rumah subsidi sebesar Rp34,2 triliun yang dikelola oleh Bendara Umum Negara (BUN)," jelas Basuki.
Baca Juga
PUPR juga menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan sebanyak 4,575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27.825 unit PSU, dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya yaitu perbaikan rumah tidak layak huni.
Sebelumnya, Basuki juga melaporkan realisasi bantuan yang tercapai hingga saat ini, beberapa di antaranya yaitu FLPP sebanyak 124.290 unit, SSB 675.821 unit, SBUM sebanyak 97.516 unit dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 13.672 unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perumahan perumahan rakyat pembangunan perumahan backlog perumahan subsidi rumah bersubsidi rumah subsidi
