Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp993,2 triliun dalam APBN 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa jumlah tersebut naik signifikan jika dibandingkan dengan belanja K/L dalam RAPBN 2022 yang ditetapkan sebesar Rp764,2 triliun, di luar belanja penanganan Covid-29 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Ada beberapa prioritas yang sangat terlihat, persiapan Pemilu pasti masuk, makanya kita lihat angkanya Rp993,2 triliun tanpa ada anggaran penanganan Covid-19 dan program PEN, naik sangat tajam dari Rp764,2 triliun tahun ini,” katanya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk penyelesaian infrastruktur prioritas dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru.
“Untuk infrastruktur prioritas, pak Basuki harus selesaikan sebelum masa periode kabinet ini berakhir, beberapa untuk segera dikonsolidasikan, dan untuk IKN secara terukur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan anggaran juga akan dialokasikan untuk pengadaan alutsista. “Pengadaan alutsista juga diberikan, terutama dalam suasana geopolitik, di mana Indonesia harus siap terhadap berbagai hal,” katanya.
Adapun, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun pada RAPBN 2023. Jika dirincikan, belanja pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp2.230,0 triliun.
Di samping belanja K/L yang ditetapkan sebesar Rp993,2 triliun, pemerintah mengalokasikan belanja non-K/L sebesar Rp1.236,9 triliun
Selain itu, transfer ke daerah pada 2023 ditetapkan sebesar Rp811,7 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang mencapai Rp799,1 triliun.
