Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonomi Global Suram, Jokowi Minta K/L Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) belanja produk dalam negeri. Apa alasannya?
(Kiri ke kanan) Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua KPK Firli Bahuri dalam saat memberikan keterangan pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin (8/8/2022)/Youtube Setkab RI
(Kiri ke kanan) Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua KPK Firli Bahuri dalam saat memberikan keterangan pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin (8/8/2022)/Youtube Setkab RI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah (K/L) untuk berbelanja produk-produk dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna, Kantor Presiden pada Senin (8/8/2022).

Menurutnya, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada kementerian dan lembaga fokus merealisasikan belanja pemerintah, dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi.

"Dengan demikian, dalam hal ini produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia, ini semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat pada kuartal ketiga dan keempat pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak," ujar Sri Mulyani, Senin (8/8/2022).

Dia memaparkan kondisi perekonomian dunia hingga 2022 diproyeksikan akan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, lanjutnya, tingkat inflasi meningkat tinggi.

Sri Mulyani mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,6 persen ke 3,2 persen untuk 2022. Untuk tahun depan, kata Sri Mulani, kondisi ekonomi global akan lebih lemah lagi dari 3,6 persen ke 2,9 persen.

"Menurut IMF, tahun ini inflasi akan naik ke 6,6 persen inflasi di negara maju. Sementara inflasi di negara-negara berkembang akan di level 9,5 persen, ini juga naik sekitar 0,8 persen," ucapnya.

Dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, Sri Mulyani mengatakan terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang diperketat.

Kondisi tersebut memicu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan. Untuk menanggulangi kondisi tersebut, Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel, namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel.

"Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi baik kebijakan maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural," imbuhnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper