Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menilai peluang Indonesia untuk menarik investasi lebih kuat makin terbuka seiring dengan kokohnya fondasi ekonomi nasional. Namun, sengketa lahan di daerah, birokrasi lokal yang berbelit, serta belum maksimalnya integrasi perizinan dalam online single submission (OSS) berbasis risiko.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, saat ini kondisi ekonomi Indonesia relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Apalagi situasi pandemi lebih baik dan kinerja ekspor Indonesia cukup prima.
“Kalau menurut saya lebih baik [realisasi investasi semester I], karena Covid-19 juga menurun. Indonesia cukup baik segi makronya dibanding negara lain, ekspor juga naik,” ujar Hariyadi saat dihubungi, Rabu (3/8/2022).
Menurut Hariyadi, kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia telah pulih. Itu sebabnya, porsi realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai 53 persen pada semester I/2022 setelah selama beberapa periode berada di bawah 50 persen. Adapun target investasi pemerintah pada tahun ini sendiri mencapai Rp1.200 triliun.
Namun, minat yang besar tersebut, kata Hariyadi masih terkendala sistem OSS. “Minat besar, lebih banyak perizinan. Itu tergantung OSS, kalau beres OSS itu cepat. Yang besar-besar kan masih terhambat oleh OSS,” ungkapnya
Sementara itu, Ketua Bidang Manufaktur Apindo Ade Sudrajat mengatakan, juga menilai strategi di dalam negeri berupa penyiapan infrastruktur sudah sangat memadai dalam menyiapkan iklim investasi. Seperti penyiapan kawasan industri yang representatif dan relatif bersaing. Namun, dia meminta pemerintah untuk melakukan pembenahan agresif adalah bagaimana pemerintah daerah atau Pemda melayani calon investor dengan cepat dan mudah di segala bidang.
“Kendala yang dihadapi masih seputar kondusifitas keamanan lingkungan dari rongrongan dari kelompok oportunis di daerah,” tuturnya.
Selain itu, kata Ade, sisi rantai pasok dari suatu industri harus di buka ke publik, supaya bisa memacu investasi dalam negeri ke arah efisiensi produksi yang berdaya saing.
“Calon investor Penanam Modal Asing atau PMA harus sudah teridentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan yang di butuhkan, sehingga pemerintah dapat mempersiapkan sumber daya manusia dalam memenuhi kualifikasi yang diharapkan oleh investor,” tuturnya
