Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai realisasi bauran energi bersih domestik masih terpaut jauh dari target yang ditetapkan sebesar 23 persen pada 2025. Selain regulasi, isu pendanaan pada pembangkit energi bersih disebutkan ikut menekan perkembangan bauran energi bersih beberapa waktu terakhir.
Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Halim Kalla mengatakan capaian bauran energi bersih di dalam negeri baru berada di posisi 12 persen hingga pertengahan tahun ini. Halim mengatakan capaian itu menunjukkan adanya kendala dari sisi ekosistem energi bersih di Indonesia yang tidak mendukung program peralihan pada industri nol emisi karbon mendatang.
“Banyak sekali hambatan, di samping peraturan, harga dan juga finansial itu menjadi masalah,” kata Halim dalam acara Bisnis Indonesia Mid-Year Economic Outlook 2022, Selasa (2/8/2022).
Ihwal memenuhi target energi bersih itu, Halim mengatakan, pemerintah mesti memastikan penambahan kapasitas energi baru dan terbarukan (EBT) dapat mencapai 4.000 megawatt (MW) setiap tahunnya. Artinya, penambahan kapasitas EBT itu relatif mahal dengan harga keekonomian proyek pembangkit energi bersih yang timpang saat ini.
“Apakah kita mampu? Saya kira insentif harus segera diberikan kepada pengusaha agar bisa sampai pada target tersebut,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi investasi sub sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi atau EBTKE baru mencapai US$0,58 miliar atau 14 persen dari target 2022 yang dipatok sebesar US$3,98 miliar.
Baca Juga
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan rendahnya realisasi investasi itu disebabkan karena molornya pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tarif pembelian tenaga listrik energi baru dan terbarukan (EBT) yang direncanakan rampung pada awal tahun ini.
Selain itu, Dadan menggarisbawahi, kebijakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Atap yang sempat terkendala turut memengaruhi capaian investasi yang relatif minim hingga pertengahan tahun ini.
“Dari target hampir US$4 miliar basisnya Perpres tentang tarif EBT bisa keluar di awal tahun juga kebijakan PLTS Atap bisa smooth berjalan,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (6/6/2022).
